JABAR EKSPRES – Wakil Ketua Komisi V DPRD Siti Muntamah menaruh perhatian serius atas nasib Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A Pajajaran. Pihaknya bakal mengawal keberlangsungan pembelajaran siswa di sela pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan tersebut.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan, keberlangsungan pendidikan anak – anak istimewa itu perlu menjadi perhatian bersama. Semua pihak perlu peduli.
“Memang saat ini mulai dikosongkan (ruang SLBN A Pajajaran.red). Karena mau dibangun sekolah rakyat. Anak – anak dipindahkan ke SLB Cicendo,” cetusnya.
Baca Juga:Progam Gerak Tanggap Darurat, DPW PKB Jabar Luncurkan 200 Mobil Siaga dan AmbulansFarhan Tegaskan Tak Ada Insinerator di Gedebage
Perempuan yang akrab disapa Umi Oded itu melanjutkan, pembangunan sekolah rakyat memang positif. Dan salah satunya akan dibangun di kawasan Wyata Guna Kota Bandung itu.
Namun pembangunan sekolah rakyat itu jangan sampai menciderai nasib anak-anak yang telah belajar di SLBN A itu. “Para orang tua berharap agar anak – anaknya tetap bisa belajar di tempat itu. Jangan sampai ada pengusiran,” jelasnya.
Umi menuturkan, terkait pembangunan sekolah rakyat itu juga sudah ada kesepakatan bersama antara Pemprov Jabar dengan Kemensos. Yakni saat koordinasi pada 19 Maret lalu.
Salah satu poinnya adalah SLBN A Pajajaran tetap beroperasi meski ada sekolah rakyat. Karena itu, pihaknya mengimbau agar Pemprov Jabar bisa menyesuaikan dengan baik kesepakatan itu.
“Sesuai perjanjian, anak – anak tetap bisa belajar di SLBN A Pajajaran,” katanya.
Umi Oded menegaskan, sebagai wakil rakyat ia mendorong agar semua pihak bisa memperjelas berbagai informasi yang beredar. Mengacu pada kesepakatan yang ada. Dan termasuk nasib SLBN A Pajajaran.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar meluruskan terkait polemik pembongkaran SLBN A Padjajaran yang bakal digunakan untuk sekolah rakyat. Sekolah itu direnovasi, siswa dipindahkan sementara.
Baca Juga:Kejar Sandal, Terbawa Arus: Balita asal Ciomas Ditemukan Meninggal di CiseengGanggu Trantibum, Satgas Pemberantasan Premanisme Amankan 56 Pengamen di Kota Bogor
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan, SLBN A Padjajaran itu tidak dibongkar yang kemudian diganti menjadi sekolah rakyat. SLB tersebut ada alokasi anggaran dari Kementerian PU.
Kemudian dibangun sekolah rakyat. Lalu setelah pembangunan itu tuntas maka nanti teman-teman SLB yang dimaksud kembali ke sekolah itu. “Belajar bersama-sama, sekolahnya dibagusin,” terangnya.(son)