Legislator muda itu menerangkan, pengangguran, pendidikan, pemabuk, ASN nakal, dan kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan satu resep tunggal seperti barak militer.
Maulana juga mengkritik, mengenai alokasi anggaran 2025 yang dinilai belum berpihak pada penciptaan kerja jangka panjang.
“Pemerintah Provinsi masih terlalu banyak mengalokasikan dana untuk program seremonial dan simbolik dibanding kebijakan yang memberdayakan rakyat,” terangnya.
Baca Juga:Selama 10 Hari, 504 Preman di Jabar Berhasil Dibekuk PolisiTewaskan 13 Orang, Tragedi Pemusnahan Amunisi di Garut Murni Kecelakaan?
Menurut Maulana, Desa Vokasi harus menjadi prioritas Pemprov Jabar dalam APBD Perubahan 2025.
“Pemerintah provinsi perlu segera mengucurkan anggaran khusus untuk memulai pilot project di setidaknya sepuluh daerah dengan tingkat pengangguran paling tinggi,” paparnya.
Maulana juga mengingatkan bahwa persoalan yang ada di Provinsi Jawa Barat, jauh lebih kompleks dari pada sekadar “anak nakal”.
“Akar masalahnya adalah ketimpangan akses pendidikan, rendahnya daya serap tenaga kerja, dan lemahnya orientasi pembangunan manusia,” pungkasnya. (Bas)