JABAR EKSPRES – Pemerintah membuka peluang bagi sektor swasta untuk terlibat dalam pengembangan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan melalui pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR).
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, dalam kunjungan kerjanya ke Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Sabtu (10/5/2025).
Ferry menegaskan bahwa pembangunan Koperasi Merah Putih bersifat inklusif dan dapat dibiayai dari berbagai sumber, mulai dari APBN, APBD, hingga dana desa.
Namun, keterlibatan dunia usaha melalui CSR dinilainya dapat mempercepat realisasi program tersebut, terutama di kawasan pedesaan.
“Ini bisa melibatkan dana CSR dari perusahaan. Jadi bukan hanya dari anggaran pemerintah, tapi juga swasta bisa turut berkontribusi dalam membangun koperasi di desa-desa,” ujarnya.
BACA JUGA:Lewat Koperasi Merah Putih, Bandung Bidik Status Kota Percontohan
Program Koperasi Merah Putih sendiri mengusung semangat gotong royong lintas sektor, yang menurut Ferry sejalan dengan prinsip dasar koperasi.
Pemerintah pun menargetkan penataan dan renovasi koperasi ini selesai pada Juli 2025, sehingga operasional bisa dimulai pada Oktober.
Langkah ini merupakan bagian dari rencana nasional untuk mengaktifkan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia hingga akhir tahun, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA:Jeje Ritchie Perintahkan 165 Kades Bentuk Koperasi Merah Putih: Gerak Cepat!
“Kita targetkan legalitas koperasi tuntas di Juli, dan operasional bisa dimulai di Oktober,” kata Ferry.
Terkait pembiayaan, meski tenor pinjaman diberikan hingga 10 tahun, Ferry optimistis koperasi dapat mencapai titik impas atau balik modal hanya dalam lima tahun.
“Kelayakan usahanya sudah kami hitung, dan secara realistis lima tahun sudah bisa balik modal, insyaallah,” pungkasnya.
