JABAR EKSPRES – Lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang lokasinya berada di wilayah Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang mendapat banyak perhatian. Pasalnya, lahan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan, kini ditempati warga hingga membangun rumah permanen.
Akibatnya, karena semakin bertambahnya peserta didik di SMA Negeri Jatinangor, sekolah pun mengalami kekurangan kelas untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
Menanggapi hal tersebut, Praktisi Hukum, Suryadinata mengatakan, penggunaan lahan pemerintah tanpa izin resmi dinilai merupakan bentuk pelanggaran yang serius.
Baca Juga:Meski Literasi Digital Meningkat, Pemkot Diminta Inovasi Perpustakaan Lewat TeknologiImbas Tarif Dagang AS, Barang Impor China Diperketat
“Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menertibkan hingga mengajukan gugatan, baik pidana maupun perdata terhadap warga yang melanggar,” bebernya.
Dasar hukumnya jelas, antara lain Pasal 1365 KUHP (perdata) tentang perbuatan melawan hukum, serta Perpu Nomor 51 Tahun 1960, tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang sah, lanjut Surya.
Mendesaknya kebutuhan SMA Negeri Jatinangor dalam melaksanakan KBM, para peserta didik pun terpaksa belajar di ruangan yang bukan peruntukannya.
Kondisi saat ini, pihak SMA Negeri Jatinangor memanfaatkan ruangan lain seperti laboratorium, untuk digunakan sebagai ruang belajar karena keterbatasan kelas.
Mengingat adanya aturan hukum yang jelas, Surya menyarankan, agar sebelum langkah hukum diambil, pemerintah perlu mengutamakan pendekatan persuasif.
“Sebelum mengambil tindakan tegas, pemerintah sebaiknya duduk bersama warga untuk mencari solusi terbaik, termasuk memberikan santunan atau kompensasi kepada mereka yang terdampak,” tutupnya. (Bas)