JABAR EKSPRES – Keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Cimahi, terutama yang melibatkan anak-anak dan perempuan, kembali jadi sorotan.
Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB2KP) Kota Cimahi mendorong adanya penanganan yang lebih terkoordinasi antarinstansi.
Meskipun urusan pendataan dan penertiban ada di tangan Satpol PP dan Dinas Sosial, DP3AKB2KP tetap turun tangan dalam hal pengawasan dan pembinaan.
“Setelah adanya isu yang diucapkan dari Gubernur Jawa Barat, kami berusaha untuk sebelum ke dinas lain, kami minta untuk di dinas DP3AKB2KP dulu,” ujar Kepala DP3AKB2KP Kota Cimahi, Fitriani Manan, saat ditemui Jabar Ekspres di Pemkot Cimahi, Rabu (23/4/2025).
BACA JUGA:Dinsos Kota Cimahi Berikan SP untuk Cegah Aktivitas Gepeng
Fitriani mengungkapkan, salah satu tantangan utama dalam penanganan anak jalanan adalah mereka yang kembali lagi ke jalanan, meski sudah sempat mendapat pembinaan.
“Selain balik lagi ke Cimahi, karena kebanyakan mereka itu bukan orang asli Cimahi, tapi dari luar Cimahi,” jelasnya.
Soal siapa yang mengoordinasi para gepeng ini, Fitriani mengaku belum memiliki data pasti.
“Mungkin yang lebih tahu Dinas Sosial. Tapi dulu, pada waktu saya di Dinas Sosial memang ada yang mengoordinir (gepeng),” kata Fitriani.
Fitriani menegaskan, persoalan gepeng tidak bisa diselesaikan dari sisi sosial saja, perlu pendekatan lintas sektor.
BACA JUGA:Puluhan Gepeng dan Pengemis Terjaring Razia Satpol PP dan Dinsos Kota Cimahi
“Hal ini juga harus terpadu. Jangan hanya mengandalkan nilai sosial, ada Satpol PP, Dinas Kesehatannya juga. Siapa tahu orang yang tertangkap itu membawa penyakit,” tegasnya.
Ia menambahkan, kalau ditemukan di jalan, tugas utama berada di tangan Dinas Sosial dan Satpol PP, sementara DP3AKB2KP fokus di pembinaannya.
DP3AKB2KP juga memiliki Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai bagian dari upaya mendekatkan layanan terhadap keluarga dan anak. Tapi Fitriani menggarisbawahi, unit ini bukan secara langsung menangani anak jalanan.
“Sebetulnya bukan bagian DP3AKB2KP, tapi bagian Dinas Sosial dan Satpol PP. Sejauh ini kalau untuk anak jalanan belum ada, mungkin biasanya langsung ke rehab atau yang lainnya,” tandasnya. (Mong)
