JABAR EKSPRES – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengaku khawatir dengan rencana pemerintah untuk merelaksasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Hal itu disampaikan Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi kepada wartawan di Jakarta beberapa waktu lalu. “Kita tidak ingin industri ini ambruk. Untuk itu, kami mengimbau agar kebijakan yang diambil merupakan yang terbaik,” ujarnya, dikutip Selasa (22/4/2025).
Meski kondisi pasar kendaraan roda empat menunjukkan tren penurunan pada penjualan kuartal pertama 2025, ia menilai rencana relaksasi TKDN ini perlu dilakukan secara hati-hati.
BACA JUGA:Relaksasi HET Terbaru, Harga Beras di Pasar Kota Bandung Mulai Merangkak Naik
Sebab, kata dia, hal itu dapat berdampak serius pada industri otomotif tanah air ke depannya. Mengingat industri otomotif ini sudah dibangun dalam waktu yang cukup lama, dan sejarahnya sebagai dasar penyusun kebijakan.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk melihat pencapaian lain di industri roda empat tersebut, seperti Toyota Agya dan Daihatsu Ayla. Di mana pabrikan telah berusaha meningkatkan kandungan lokal sampai dengan angka fantastis yakni 92 persen.
“Kami sudah membangun industri otomotif bukan baru setahun, puluhan tahun kita bangun, sampai yang namanya lahir dengan yang namanya Agya, Ayla dengan 92 persen komponen lokal, ini tentunya jadi pertimbangan pemerintah,” tutupnya.
BACA JUGA:Airlangga Hartarto: Pemerintah Perpanjang Relaksasi KUR Sampai 2024
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya agar regulasi mengenai TKDN dibuat dengan fleksibel dan realistis. Hal itu dilakukan guna menjaga daya saing industri Tanah Air di pasar global.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sesi dialog pada acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4).
“TKDN sudahlah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau Saudara, mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin,” kata Prabowo.
“Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” sambungnya.
