Daddy menjelaskan, tarik ulur sering terjadi antara DPRD dan Pemprov terkait aspirasi dari Daerah Pemilihan (Dapil), mengingat Dewan memiliki kepentingan untuk mengakomodasi kebutuhan masing-masing dapil dalam APBD.
Namun, ia menegaskan bahwa aspirasi tersebut bukanlah kepentingan pribadi, melainkan representasi dari masyarakat di dapilnya. Meski demikian, beberapa aspirasi masyarakat juga dinilai telah terakomodasi dalam arah program strategis gubernur, contohnya adalah keluhan terkait jalan rusak.
“Realokasi anggaran kan contohnya dari pos perjalanan dinas yang kemudian dialihkan salah satunya untuk perbaikan jalan. Ini kan bagus. Selama ini masyarakat juga banyak yang mengeluhkan jalan rusak,” tutur pria yang juga anggota Banggar itu.
Eksekutif Klaim Sudah Komperhensif
Baca Juga:Adu Banteng dengan Mobil, Seorang Pengendara Motor Tewas di Jalan AH Nasution4 Unit Diterjunkan, Kebakaran Toko Mainan dan Petasan di Leuwiliang Padam dalam Empat Jam
Sementara itu, Sekda Jabar Herman Suryatman mengungkapkan bahwa komunikasi yang baik dengan DPRD telah dibangun dalam penyusunan pergeseran APBD itu. Rapat antara TAPD dengan Banggar juga sudah sering. Termasuk dilakukan sebelum pelantikan Gubernur Dedi Mulyadi atau selama masa transisi.
“Jadi tentu sudah mengakomodir terkait aspirasi DPRD di pergeseran itu. Kami sudah banyak berkomunikasi,” ujarnya, Sabtu (12/4).
Herman melanjutkan, APBD yang itu justru digeser ke sejumlah program yang menyentuh layanan dasar. Misalnya di bidang pendidikan ada fokus untuk Ruang Kelas Baru (RKB), di DBMPR ada perbaikan jalan, di DESDM ada sambungan listrik untuk masyarakat lalu di DSDA ada soal perbaikan irigasi. Contohnya anggaran perbaikan jalan dan jembatan menjadi Rp 2,4 triliun.
“Ini kan lokusnya ada di Kota Kabupaten. Jadi ini sudah terima aspirasi baik langsung dari masyarakat melalui musrenbang ataupun aspirasi dari legislatif. Tentu (pergeseran.red) tidak sempurna tapi ini adalah terbaik untuk masyarakat dan sesuai visi misi kepala daerah,” terangnya.(son)