Sementara itu, Ketua DPD P3RSI Jabar.Ahmad Kosim mengatakan, keberadaan asosiasi yang mewadahi PPPSRS di Jawa Barat,khususnya di Kota Bandung sangat dibutuhkan.Pasalnya, ada banyak permasalahan pengelolaan rumah susun yang di hadapi.
Beberapa persoalan tersebut, antara lain: Pemkot Bandung berencana akan mengenakan pajak bagi penyewa unit, Adanya rencana mengenakan pajak reklame dalam ruangan (indoor), banyak aparat penengak hukum (APH) memeriksa apartemen yang terkesan mengada-ada, sehinga mengganggu kenyamanan penghuni, ”Belum lagi regulasi perijinan yang rumit, lama, dan banyak. Sehingga menjadi celah bagi oknum APH dan ormas (organisasi masyarakat) kadang datang menanyakan ijin-ijin yang bukan kewenangannya. Ujung-ujungnya kami dijadikan ATM mereka,” keluh Ahmad. Senada dengan Ahmad, Wakil Ketua I DPD P3RSI Jawa Barat Hotman Pakpahan menegaskan, P3RSI akan menjadi wadah perjuangan, agar anggotanya tidak mudah diperas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
”Beberapa perjuangan P3RSI seperti kebijakan kelistrikan mendapatkan respon positif dari Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). Terakhir P3RSI berhasil meyakinkan Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak mengenakan PPN dalam IPL (Iuran Pemeriharaan Lingkungan). Dan saat ini kami sedang memprotes kenaikkan tarif air mimun PAM Jaya, serta penempatan Kelompok/Golongan pelanggan yang tidak tepat,” ungkap Adjit. Dijadikan ’ATM’ Sementara itu, Ketua DPD P3RSI Jabar, Ahmad Kosim mengatakan, keberadaan asosiasi yang mewadahi PPPSRS di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung sangat dibutuhkan. Pasalnya, ada banyak permasalahan pengelolaan rumah susun yang dihadapi. Beberapa persoalan tersebut, antara lain: Pemkot Bandung berencana akan mengenakan pajak bagi penyewa unit, Adanya rencana mengenakan pajak reklame dalam ruangan (indoor), banyak aparat penengak hukum (APH) memeriksa apartemen yang terkesan mengada-ada, sehinga mengganggu kenyamanan penghuni, ”Belum lagi regulasi perijinan yang rumit, lama, dan banyak. Sehingga menjadi celah bagi oknum APH dan ormas (organisasi masyarakat) kadang datangs menanyakan ijin-ijin yang bukan kewenangannya. Ujung-ujungnya kami dijadikan ATM mereka,” keluh Ahmad. Senada dengan Ahmad, Wakil Ketua I DPD P3RSI Jawa Barat Hotman Pakpahan menegaskan, P3RSI akan menjadi wadah perjuangan, agar anggotanya tidak mudah diperas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab