Tahun lalu, kata Ade, Pemkab Bandung Barat bisa meraih UHC pada bulan Agustus dengan jumlah kepesertaan mencapai 98 persen.
“Jadi tidak sampai Desember 2024 kita sudah UHC. Jadi kalau yang didaftarkan 98 persen dan yang aktifnya hanya 79 persen itu masih kurang,” katanya.
Oleh karena itu, ungkap Ade, pihaknya bakal menyisir wilayah yang masih rendah tingkat kepesertaan BPJS-nya. Termasuk, soal guru honorer yang terkendala lantaran status di KTP-nya tercantum guru.
Baca Juga:Terjatuh saat Dikejar, Terduga Pelaku Jambret di Mandalajati Bandung Berhasil Diamankan WargaRektor Tel-U, Prof. Suo Sampaikan Telkom University Akan Perkuat Integrasi AI dalam Pendidikan
“Jadi statusnya diubah menjadi pekerja harian lepas tidak mau, sehingga kita coba cari alternatif lain dari dana BOS. Ini yang sedang kita kaji. Kita lihat celah bisa apa tidak dari dana BOS. Selama ini guru honorer terdaftar sebagai peserta BPJS mandiri,” ungkapnya.
“Nantinya pihak BPJS nanti bakal menyambangi kecamatan untuk memilah data,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeha menambahkan, untuk mencapai UHC ini tidak bisa dilakukan oleh satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Dinkes.
Karena itu, Nur mengharapkan pemerintah mulai dari tingkat kecamatan, desa, hingga RT dan RW dapat ikut terlibat menyukseskan program tersebut.
“Kita kan masih kekurangan 113.000 peserta untuk mencapai 80 persen aktif dan 98 persen kepesertaannya. Itu secara menyeluruh dari berbagai segmen, baik pihak swasta dan mandiri,” kata Nur.
Disinggung soal adanya efisiensi anggaran, Nur memastikan, program UHC ini tidak terkena recofusing lantaran layanan kesehatan sudah diamanatkan dalam undang-undang kesehatan.
“Yang namanya efisiensi itu untuk program-program yang tidak prioritas. Jadi pemerintah mau tidak mau harus hadir untuk pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Baca Juga:Ini Alasan Dedi Mulyadi Menangis Saat Melihat Hutan di Bogor yang Gundul: Area Sakral yang RusakOperasi Pekat Kabupaten Bandung! 7 Pasangan Terjaring Razia dan Puluhan Botol Miras Disita!
“Alhamdulillah dengan diberlakukan UHC ini artinya ada keberpihakan Pemda Bandung Barat dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Wit)