Bisnis Pariwisata Terjun Bebas, Dampak Efisiensi Anggaran?

Ilustrasi bisnis perhotelan. (Dok. Jabar Ekspres)
Ilustrasi bisnis perhotelan. (Dok. Jabar Ekspres)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Ketua Umum Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas) Ngadiman Sudirman mendesak pemerintah untuk memberikan solusi terhadap indusri perhotelan. Pasalnya, bisnis itu mulai merosot tajam setelah kebijakan efisiensi anggaran diterapkan.

“Dari Januari dan Februari ini, penurunan omzet mencapai rata-rata 30 persen dibandingkan tahun lalu. Bulan Maret, saat masuk bulan puasa, biasanya lebih sepi lagi,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Senin (10/3/2025).

“Ini menandakan daya beli rendah dari masyarakat dan turis global yang juga menurun datang ke Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga:Program Deteksi Dini Kesehatan Mental Siswa, Warga Kota Bandung Sambut Baik Penambahan Tenaga Psikolog di SekolahBMKG Analisa Cuaca Ekstrem, Kabupaten Bandung Masih Dihantui Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang

Kendati begitu, ia mendukung kebijakan efisiensi anggaran terkait pembatasan perjalanan dinas, jika ditujukan untuk ke luar negeri. “Tapi, untuk dalam negeri jangan karena uangnya, kan berputar di Indonesia dan menggerakkan perekonomian nasional,” ujarnya.

Diketahui, Presiden Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 melakukan pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah daerah (Pemda) sebanyak 50 persen.

0 Komentar