JABAR EKSPRES – Komisi I DPRD Jawa Barat (Jabar) menyoroti masalah pengelolaan aset yang melibatkan sejumlah sekolah di daerah tersebut. Terutama, soal sekolah-sekolah yang masih berdiri di atas tanah milik pihak lain.
Salah satu contoh yang disorot adalah SMAN 1 Teluk Jambe di Kabupaten Karawang, yang tanahnya masih merupakan milik Desa Wanasari.
Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat, mendesak agar masalah ini segera diselesaikan dengan cara membeli tanah tersebut sebagai pengganti bagi pihak desa.
Baca Juga:Keselamatan Transportasi Mudik Lebaran Harus Jadi Prioritas PemerintahCek Cok di Kamar Kos, Nyawa Remaja Wanita Asal Cihaurbeuti Ciamis Dihabisi Temannya
“Kalau saran kami tanah itu dibeli, sebagai ganti ke pihak desa,” tuturnya.
Menurut data yang diperoleh Rahmat, SMAN 1 Teluk Jambe berdiri di atas tanah seluas 12.500 meter persegi sejak tahun 2016.
Masalah serupa, kata Rahmat, tidak hanya terjadi di sekolah ini saja, namun juga melibatkan beberapa sekolah lain di Jabar.
“Kami upayakan biar bisa dituntaskan dengan pihak-pihak terkait,” cetusnya.
Kepastian status aset sekolah sangat penting untuk menghindari masalah di masa depan, seperti sengketa lahan yang pernah terjadi di SMAN 1 Bandung.
Sementara itu, jika mengacu data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait keuangan Pemprov tahun anggaran 2023, tercatat ada 228 sekolah yang masih berstatus numpang atau berdiri di atas tanah milik pihak lain. Rinciannya, 111 SMAN, 86 SMKN, dan 31 SLBN.
Beberapa sekolah ini menempati tanah yang dimiliki oleh berbagai pihak, mulai dari tanah desa hingga milik TNI.
Salah satu contoh yang ditemukan dalam uji petik BPK adalah SMAN 2 Cianjur, yang masih berdiri di atas tanah kas desa seluas 0,8 hektar.
Baca Juga:TPA Sarimukti Longsor Tak Ganggu Layanan Pembuangan Sampah di Zona 3Kemensos Salurkan Bantuan Logistik Rp249 Juta untuk Korban Banjir di Dayeuhkolot Bandung
Di sisi lain, Kepala UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Pemprov Jabar Dicky F Maulana tidak banyak komentar saat dikonfirmasi mengenai data tersebut. “lebih baik langsung ke Dinas Pendidikan sebagai pengguna barang,” jawabnya, Sabtu (8/3).(son)