JABAR EKSPRES – Kebutuhan produksi minyak mentah dalam negeri masih belum mencukupi permintaan di Indonesia, untuk itu hingga saat ini PT Pertamina (Persero) masih mengandalkan pasokan minyak impor.
Seperti disampaikan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, “Jadi memang kita mengetahui bahwa produksi minyak mentah dalam negeri kita memang belum mencukupi untuk memenuhi demand yang ada,” ujarnya, dikutip Selasa (4/3/2025).
Bahkan, ia menyebut hingga saat ini perseroan masih membutuhkan 40 persen minyak mentah impor dan sekitar 42 persen untuk sumber produk dari luar Indonesia.
Kemudian, kata dia, untuk memastikan ketahanan energi dan ketersediaan energi di masyarakat, impor akan terus dipertahankan. Meskipun beberapa hari ke belakang, impor minyak di Pertamina tengah menjadi sorotan usai sejumlah pejabat ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
BACA JUGA:Mendag Jamin Pasokan dan Pengawasan Distribusi MinyaKita Saat Ramadan dan Lebaran
Untuk itu, ia memastikan bahwa pihaknya berjanji akan lebih transparan dan menerapkan tata kelola yang baik.
Selain itu, dengan menggandeng Kementerian ESDM, pihaknya akan membuat sekaligus mengevaluasi kembali proses yang telah dilakukan selama ini. “Proses yang tentunya sudah berjalan baik, kita pertahankan. Dan celah-celah yang kemarin sempat kita dengar dari temuan atau fakta hukum, kita perbaiki,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro menyampaikan, di bawah pemerintahan baru saat ini Pertamina terus didorong untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam rangka meningkatkan swasembada energi.
“Semua sektor digerakkan, baik dari sektor hulu di mana kami terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk upaya meningkatkan produksi migas nasional. Tujuannya adalah untuk mengurangi impor crude dari luar negeri,” jelas Wiko.
BACA JUGA:Kasus Minyak Mentah Pertamina, Kejagung Ungkap Modus Blending yang Digunakan Para Tersangka
Selain itu, Wiko menjelaskan guna mewujudkan swasembada energi pihaknya memperoleh dukungan di sektor hulu di mana pemerintah baru saja mengeluarkan ketentuan bahwa minyak bagian pemerintah harus diolah di kilang Pertamina.
Imbasnya, Pertamina telah melakukan upgrading kilang dengan valuable produk yang meningkat dari sebelumnya 75 persen, sekarang sudah mencapai 82 persen.
