JABAR EKSPRES – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung mengecam pelarangan pertunjukan teater ‘Wawancara dengan Mulyono’ oleh Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung. Keputusan kampus menggembok studio teater dan mencabut baliho pementasan dianggap sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi.
Teater Payung Hitam semestinya mementaskan Wawancara dengan Mulyono pada 15-16 Februari 2025 di Studio Teater ISBI. Namun, pertunjukan batal setelah pihak kampus menutup akses ke studio.
Dalam pernyataan resmi yang diterima AJI Bandung, ISBI berdalih langkah itu diambil demi menjaga kondusifitas akademik dari kegiatan berunsur SARA dan politik praktis.
BACA JUGA:Sirine Menyala di Kampus ISBI: Kebebasan Berekspresi Dipenjara di Kampus Seni
Dalih tersebut dinilai mengada-ada. Kampus seolah menuding pementasan itu mengandung narasi yang berpotensi memecah belah dan menyindir mantan presiden. Namun, hingga kini, tuduhan itu tak disertai bukti ilmiah yang bisa diuji secara terbuka.
“AJI Bandung mengecam penyegelan pementasan teater Wawancara dengan Mulyono di ISBI Bandung. Ini bentuk nyata penjegalan kebebasan berekspresi,” kata Ketua AJI Bandung, Iqbal Tawakal, Senin (17/2/2025).
Iqbal menyayangkan peristiwa ini terjadi di kampus seni, tempat yang seharusnya menjadi ruang terbuka bagi kreativitas dan ekspresi. “Ironis, kampus seni justru membatasi seni,” ujarnya.
BACA JUGA:Presiden Erdogan Kecam Prinsip Kebebasan Berekspresi Dijadikan Pembenaran untuk Penistaan Al-Qur’an
Kampus seharusnya menjadi benteng kebebasan berpikir, bukan justru meruntuhkannya. Pihaknya menegaskan, kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang dijamin Pasal 19 DUHAM dan Pasal 28F UUD 1945. Dalam konteks ini, AJI menyatakan sikap:
1. Mengecam tindakan pejabat ISBI Bandung yang melarang pertunjukan.
2. Mendesak ISBI meminta maaf secara terbuka dan berkomitmen menjaga kebebasan berekspresi.
3. Menuntut kampus mengizinkan pementasan Wawancara dengan Mulyono.
4. Mengajak masyarakat sipil, khususnya di Bandung, untuk melawan segala bentuk pembatasan kebebasan berpendapat.
