JABAR EKSPRES – Pemangkasan atau efisiensi anggaran yang tengah digencarkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, berdampak terhadap sejumlah sektor. Tak terkecuali pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kabar IKN mangkrak mulai ramai dibicarakan publik. Mengingat untuk merampungkan pembangunan ibu kota baru itu diperlukan anggaran yang sangat besar.
Diketahui, anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp 48,8 triliun merupakan anggaran untuk pembangunan tahap kedua periode 2025-2029. Hal ini berdasarkan pada hasil Rapat Terbatas (Ratas) pada 21 Januari 2025 dan 3 Februari 2025.
Baca Juga:Performa Cemerlang Tak Menjamin, Nasib Salah Masih Gelap?Antusias Nantikan Retreat Kepala Daerah, Rudy Susmanto: Udah Gak Sabar!
“Kebanyakan dari OIKN sudah berkantor di sana, yang di Jakarta aja dari kantor Menara Mandiri awal ada 17 lantai, ini sudah tinggal 5 lantai saja. Jadi ada optimis Maret 2025 semua karyawan OIKN bisa bekerja di sana,” kata Basuki di Jakarta, dikutip Kamis (13/2).
Alih-alih dipangkas, Basuki menyebut bahwa anggaran IKN berpotensi bertambah seiring dengan dukungan RI 1 yang berencana menambah anggaran sebesar Rp8,1 triliun.
“Pada saat itu Pak Presiden telah menyetujui anggaran Otorita IKN Rp48,8 triliun. Kalau efisiensi ini hanya untuk DIPA dari awal Rp6,3 triliun menjadi Rp5,2 triliun,” ujarnya.
Selain dari anggaran tahap kedua sebesar Rp48,8 triliun, sejatinya anggaran juga berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU) yang diproyeksikan mencapai Rp60,93 triliun dan dari investasi sebesar Rp6,49 triliun.
