Program relokasi juga harus diperluas mencakup minimal 1.000 unit rumah layak huni, dilengkapi dengan penyediaan mata pencaharian alternatif dan jaminan akses terhadap fasilitas publik.
BACA JUGA:Pj. Gubernur Jabar Tinjau Lokasi Bencana Banjir Rob di Rancabuaya
Menurutnya, sistem peringatan dini modern harus dibangun, disertai dengan pelatihan kesiapsiagaan bencana dan pembentukan tim tanggap darurat lokal yang terlatih.
“Jika pemerintah tetap mengabaikan nasib masyarakat pesisir, WALHI Jabar siap mengambil langkah hukum untuk memastikan hak-hak warga terpenuhi,” ujar Hardiani.
Dia menegaskan, selama ini masyarakat pesisir dinilai sudah cukup menjadi korban pembangunan yang tidak berkelanjutan.
Oleh karena itu, Hardiani menegaskan, Walhi Jabar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mengawasi proses pembangunan infrastruktur mitigasi, dokumentasikan setiap pelanggaran dan pengabaian, serta membentuk gerakan solidaritas untuk masyarakat pesisir.
“Transparansi penggunaan anggaran mitigasi bencana harus menjadi prioritas untuk memastikan setiap rupiah benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” tegasnya.
“Bencana ini adalah alarm keras yang tidak bisa lagi diabaikan. Berapa banyak lagi rumah yang harus hancur? Berapa banyak lagi mata pencaharian yang harus hilang sebelum pemerintah benar-benar bertindak?” pungkas Hardiani. (Bas)
