JABAR EKSPRES – Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan, anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2025 mengalami efisiensi Rp292,59 miliar dari pagu total Rp681,88 miliar.
Menteri Investasi dan Hirilisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjamin bahwa efisiensi anggaran 2025 itu tidak akan mengurangi semangat kerja dan pencapaian target investasi.
“Kami tetap menjunjung etos kerja tinggi dan berkomitmen mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan efisiensi itu, kita harus lebih inovatif dalam menjalankan tugas, seperti memanfaatkan pendekatan virtual dan lebih banyak mengundang investor datang langsung ke Indonesia,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Terkait langkah efisiensi itu, Rosan menyebutkan bahwa penyesuaian dilakukan di berbagai aspek, termasuk perjalanan dinas. Namun, ia memastikan layanan publik tetap menjadi prioritas utama.
BACA JUGA: Di Tengah Isu Efisiensi Anggaran, Sri Mulyani Pastikan Gaji ke-13 dan THR ASN Tetap Cair
“Yang terpenting, layanan publik tetap berjalan normal. Sementara yang lain, dari hal besar hingga kecil, kami lakukan penyesuaian,” katanya.
Terkait kebijakan efisiensi itu apakah dikeluhkan oleh para pegawai, Rosan menegaskan bahwa timnya akan bekerja secara maksimal dengan sumber daya yang tersedia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggara pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.
Adapun rinciannya yaitu anggaran kementerian dan lembaga diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.
BACA JUGA: Efisiensi Anggaran 2025 Ganggu Kinerja Institusi?
Sementara, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mengatakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri, karena adanya aktivitas premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas).
“Kalau dihitung semuanya, ‘ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan triliun,” kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar.
Menurut sanny, ormas itu menyebabkan gangguan keamanan, karena masuk ke kawasan industry untuk melakukan demonstrasi. Ia juga menyebut biasanya ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.
