“Menurut saya, ini solusi yang logis. Anggaran Rp1 triliun bisa difokuskan untuk penebusan ijazah, yang secara tidak langsung juga mendukung pembangunan sekolah swasta,” jelasnya.
Pembangunan Sekolah Akan Merata
Maulana menerangkan, jika usulannya terealisasi, hikmah dari polemik penahanan ijazah adalah terciptanya pemerataan pembangunan sekolah di wlayah Provinsi Jawa Barat.
“Karena sejauh ini, sekolah swasta sangat minim perhatian. Selama ini, gedung-gedung sekolah negeri semakin mentereng, sementara banyak sekolah swasta menghadapi kondisi fisik yang memprihatinkan karena keterbatasan dana,” terangnya.
Maulana menambahkan, sejauh ini, bantuan BOS dari pemerintah pusat maupun BPMU dari pemerintah daerah, tidak boleh digunakan untuk pembangunan fisik sekolah.
“Jadi, dengan mengalihkan anggaran ini, kita bisa memastikan bahwa pembangunan sekolah di Jawa Barat akan lebih merata,” pungkasnya. (Bas)
