JABAR EKSPRES – Pembebasan ijazah tingkat SMA, SMK dan SLB sederajat di wilayah Provinsi Jawa Barat masih menjadi perhatian publik, khususnya bagi para siswa lulusan dari sekolah swasta.
Diketahui, kendala dalam pembebasan ijazah yang masih tersimpan pihak sekolah, adalah karena banyaknya lulusan yang belum menuntaskan tunggakan.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Maulana Yusuf Erwinsyah mengatakan, dirinya memberikan usulan terkait biaya tunggakan jika ingin ditanggung pemerintah.
Baca Juga:Sidang Praperadilan Hasto Digelar Hari ini, Kuasa Hukum: Kita Ingin Prosesnya Cepat!Larangan Penjualan LPG 3 Kg Dicabut, Ratusan Ribu Pengecer Naik Status
“Saya mengusulkan agar anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari daerah, dialihkan untuk pembayaran ijazah siswa SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat yang tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan,” katanya kepada Jabar Ekspres, Rabu (5/2).
Seperti diketahui, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah memberikan arahan, agar mengalihkan anggaran daerah dari program makan bergizi gratis ke sektor pendidikan, khususnya untuk perbaikan infrastruktur sekolah.
Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, arahan Presiden Prabowo bisa menjadi solusi atas polemik pembebasan ijazah di Jawa Barat yang hingga saat ini masih alot.
“Saya kira arahan Presiden ini bisa kita sambut sebagai solusi terbaik atas polemik pembebasan ijazah di Jawa Barat,” ujar Maulana.
Dia pun memaparkan, skema penggunaan anggaran Rp1 triliun tersebut berdasarkan data. Terdapat 1.306 SMA swasta, 2.364 SMK swasta, dan 334 SLB swasta di Jawa Barat.
Apabila ditotalkan, jumlahnya mencapai 4.274 sekolah. Jika dibagi rata, setiap sekolah akan mendapatkan dana sekira Rp233,9 juta.