JABAR EKSPRES – Presiden Prabowo merasa prihatin dengan banyaknya warga di tanah air kesusahan membeli LPG 3 Kg, buntut aturan Kementerian ESDM yang melarang pengecer menjual gas melon.
Koordinasi pun sempat dilakukan oleh Prabowo dengan DPR RI terkait munculnya aspirasi warga mengenai distribusi LPG 3 Kg.
Prabowo pun akhirnya mengintruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengece gas melon.
Baca Juga:Tegaskan Siap Berantas Mafia Bola di Liga 2, Erick Thohir Pastikan Kesejahteraan WasitBahlil Bantah LPG 3 Kg Langka, Pastikan Pemerintah Tak Batasi Subsidi Gas Melon
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).
“Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri ESDM untuk mengaktifkan pengecer LPG 3 Kg kembali, sambil menertibkan pengecer yang beralih menjadi agen sub pangkalan secara parsial,” ujarnya.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menambahkan bahwa Prabowo juga mengarahkan agar kementerian memastikan pengecer tidak menjual LPG dengan harga yang terlalu tinggi kepada masyarakat.
Dia juga mengingatkan agar pengecer tetap tertib dalam menjalankan tugasnya.
“Pemerintah juga memastikan bahwa administrasi pengecer sebagai agen sub pangkalan diperbaiki, sehingga harga LPG yang dijual ke masyarakat tetap terjangkau,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM memutuskan untuk memangkas penyaluran gas melon hingga hanya sampai ke pangkalan, tanpa melibatkan pengecer.
Kebijakan ini menuai sorotan dari anggota DPR di Senayan, Jakarta, karena masyarakat kini hanya bisa membeli gas elpiji 3 Kg langsung di pangkalan, bukan di pengecer atau warung.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg.
Baca Juga:Kebijakan Disdik Jabar Terkait Pembebasan Ijazah Dinilai Mengundang Kegaduhan AnarkisPengecer di Bandung Barat Mengaku Belum Tahu Soal Larangan Jual Gas 3 Kg
“Sebenarnya, tidak ada kelangkaan LPG. Semua kebutuhan dari tahun 2024 hingga 2025 sudah dipastikan sesuai dengan volume yang disiapkan,” jelas Bahlil kepada wartawan di Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (2/2).
Bahlil juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang merancang aturan untuk mengubah status pengecer menjadi pangkalan, agar masyarakat bisa membeli dengan harga yang sesuai saat membeli langsung dari pangkalan.