JABAR EKSPRES – Keberadaan tambang liar yang ada di beberapa wilsayah di Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan setelah Gubernur terpilih Dedi Mulyadi melakukan sidak keberadaan tambang liar di Kabupaten Subang.
Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar Ai Saadiyah Dwidaningsih mengklaim keberadaan pertambangan di Jawa Barat sebetulnya selalu dalam pengawasan. Akan tetapi untuk melakukan penertiban kewenangannya bukan pada ESDM.
Menurut AI Saadiyah, kewenangan untuk melakukan penertiban tambang liar ada di tangan Aparat Penegak Hukum (APH). Sedangkan Dinas ESDM, hanya menindak lanjuti jika ada laporan dari masyarakat.
Baca Juga:Awas Modus Penipuan Rumah Subsidi Lagi Marak, Teliti, Cermat Sebelum Kasih DP!Dituduh Mabuk, Dua Politisi Kota Cimahi Ribut, Saling Ancam Lapor Polisi!
‘’Tindak lanjut ini bersifat teguran administratif misal dalam bentuk surat teguran dan peringatan agar eksplotasi tambang segfera dihentikan,’’ ujar AI saaadiyah kepada Jabar Ekspres, dikutip, (27/01/2024).
AI Saadiyah menyebutkan, sebanyak 176 titik tambang liar di Jawa Barat telah ditindak lanjuti dengan diberikan surat teguran. Informasi Tambang ilegal ini berasal aduan dari masyarakat.
Untuk melakukan penutupan tambang liar, AI mengeaskan Dinas ESDM tidak memiliki kewenangan. Sehingga, untuk menindak lanjuti masalah ini ESDM akan menindak lanjuti dengan memberikan laporan kepada APH.
“Berkaitan dengan tindak pidana atau dendanya, itu jadi kewenangan APH,” cetusnya.
‘’Jadi temuan 176 titik tambang ilegal itu sudah dilaporkan ke APH. Selain memberikan surat teguran kepada pengelola tambang,’’ tambah dia lagi.
AI Saadiyah merinci 176 titik tambang liar tersebut berada di Kabupaten Sumedang terdapat 31 titik. Kemudia Subang 24 titik, Bogor 23 titik.
Sementara Bogor 20 titik, Bandung Barat 13 titik, Garut 12 titik, Tasikmalaya 12 titik, Pangandaran 9 titik, Purwakarta 8 titik. Kemudian Kota Tasikmalaya 6 titik.
Baca Juga:iPhone 11 Airpods Pro Punya Kualitas Suara Terbaik, Ini Dia Alasannya!Presiden Prabowo Pangkas APBN dan APBD Senilai Rp 306,69 triliun, Efesiensi Harus Diterapkan!
Selain itu, Kabupaten Bandung 5 titik, Bekasi 4 titik, Majalengka 4 titik, Ciamis 2 titik, Cirebon 2 titik dan Kuningan 1 titik.