Zona Bebas PKL, Ujian Ketegasan Pemkot Bandung Jelang Libur Panjang

SEPI: Warga berjalan di dekat gerobak Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Cikapundung, Jl. Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (22/1). Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
SEPI: Warga berjalan di dekat gerobak Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Cikapundung, Jl. Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (22/1). Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Menjelang libur Isra Mikraj 1447 Hijriah dan Tahun Baru Imlek 2576, Pemerintah Kota Bandung menghadapi tantangan besar dalam menata kawasan strategis di pusat kota.

Kawasan Asia Afrika, yang kerap menjadi magnet wisatawan, kembali menjadi sorotan karena aktivitas pedagang kaki lima (PKL) dadakan yang berpotensi memadati area tersebut.

Kasatpol PP Kota Bandung, Rasdian, menyatakan pihaknya telah memperkuat pengawasan di kawasan tersebut. “Kalau di Asia Afrika, sudah banyak pasukan saya di sana. Jadi, kalau ada PKL dadakan, langsung kami arahkan ke lokasi yang telah disediakan, seperti ke basement,” ujarnya saat ditemui wartawan belum lama ini.

Baca Juga:Sekda Kabupaten Bogor Dukung Program Strategis Jabar 2025Bila Vlahovic Datang, Taktik Enzo Maresca di Chelsea Bakal Sempurna!

Aktivitas PKL selama momen libur panjang bukan hal baru di Bandung. Namun, penataan kawasan Asia Afrika kini menjadi ujian keseriusan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Meski revisi terhadap perda ini sedang dirumuskan, aturan lama tetap menjadi pegangan bagi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya.

“Perdanya nanti bukan zona merah, kuning, atau hijau lagi. Nanti ada perubahan soal peruntukan dan bukan peruntukan. Tapi implementasinya masih dalam proses di bagian hukum,” ujar Rasdian.

Sementara itu, kawasan lain seperti Jalan Ir. H. Juanda relatif lebih tertib karena minim aktivitas PKL dadakan. Fokus utama Pemkot Bandung tetap pada Asia Afrika, yang menjadi salah satu ikon kota dan pusat keramaian saat libur panjang.

Penataan kawasan ini diharapkan tak hanya menciptakan ruang publik yang nyaman, tetapi juga membuktikan komitmen pemerintah untuk menjaga keteraturan di kota Bandung.

Dia menegaskan, pengawasan yang konsisten menjadi kunci keberhasilan penataan ini. “Nanti ada perubahan soal peruntukan dan bukan peruntukan,” pungkasnya.

0 Komentar