Pj Gubernur Jabar Dorong Perumahan Elit Bangun TPS3R

JABAR EKSPRES – Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin mendorong perumahan elit untuk punya Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R). Hal itu diungkapkan selepas Rapat Pimpinan, Senin (13/1).

Bey menuturkan, dorongan itu merupakan salah satu upaya untuk menekan produksi sampah dan kiriman sampah ke hilir atau TPA. Menurutnya, kiriman sampah ke TPA Sarimukti beberapa hari terakhir telah menurun.

Tapi, sayangnya justru ada laporan terkait maraknya tempat pembuangan sampah liar di beberapa titik. Contohnya Gudangkahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Ia prihatin dengan kondisi itu. “Kami minta Kadis Lingkungan Hidup untuk berkoordinasi dengan kabupaten atau kota agar betul-betul ditindak. Itu yang buang sampah bukan pada tempatnya,” cetusnya.

Bey melanjutkan, instruksi lain disampaikan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman. Yakni terkait pembangunan TPS3R di tiap perumahan. Terutama perumahan elit. “Saya minta juga perumahan-perumahan atau permukiman harusnya sudah punya TPS3R,” bebernya.

BACA JUGA: Pj Gubernur Bey Machmudin Pastikan Belum Ada Kasus HMPV di Jabar

Contohnya, Perumahan seperti Summarecon atau Kota Baru Parahyangan harusnya sudah bisa mengolah sampah sendiri. “Bentuknya masih imbauan. Kami berharap dilakukan penyuluhan kepada mereka (Pengembang perumahan.red) untuk bikin TPS3R,” kata dia.

Di sisi lain, perumahan di Jabar juga terus tumbuh. Itu juga untuk mengikis backlog perumahan di Jabar. Termasuk mengikis Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Jabar.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023, persentase rumah tangga di jabar yang menempati rumah layak huni ada di angka 54,17 persen. Angkanya memang naik jika dibanding 2022 yang ada di angka 53,37 persen.

Tapi jika dicermati, jumlah itu juga menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Jabar yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Atau masih ada 45,83 persen.

Di sisi lain, kondisi backlog perumahan di Jabar juga masih memprihatinkan. Backlog adalah kesenjangan antara total hunian terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat.

BACA JUGA: Pj Gubernur Bey Machmudin Ancang – Ancang Program Medical Check Up Gratis

Direktur Consumer and Commercial lending Bank BTN, Hirwandi sempat memaparkan bahwa berdasarkan data Susesnas 2020 dan analisis SKHA tercatat, bahwa ada empat provinsi yang memiliki backlog lebih dari 1 juta unit.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan