JABAREKSPRES – Lembaga pemantau pemilu indenpenden dari Peduli Keadilan Rakyat ( PKR ) menyoroti pelaksanaan kampanye dan Money Politic yang dilakukan berbagai pasangan calon Pilkada di berbagai wilayah di Jawa Barat.
Ketua Umum DPP PKR, Saidin Yusuf mengatakan, selama perjalanan masa kampanye banyak hasil temuan yang dilaporkan masyarakat mengenai tingkat netralistas Aparatur sipil Negara (ASN) dengan berbagai macam jenis kecurangannya.
Salah satu yang harus di awasi dengan ketat adalah di lingkungan Dinas Pendidikan. Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) ini, sangat rentan terjadi penggiringan untuk mendukung salah satu Paslon.
‘’Kepala sekolah, guru dan tenaga pengajar bisa menjadi obyek untuk digiring untuk menggalang dukungan salah satu paslon,’’ kata Saidin ketika ditemui, Sabtu, (23/11/2023).
Selain itu, peran aparatur desa juga harus mendapat perhatian serius oleh Bawaslu, karena dapat melakukan mobilisasi massa untuk memberikan dukungan.
PKR juga menyoroti pola kampanye yang dilakukan oleh berbagai Paslon daerah yang banyak menjurus ke dalam politik uang, di antaranya pemberian hadiah atau sembako kepada masyarakat.
Selain itu, bantuan sosial ( Bansos ) yang diberikan oleh pemerintah di daerah sangat rawan untuk dimanfaatkan oleh Paslon untuk memberikan dukungan.
“Dari hasil temuan ini akan kita akumulasikan, dan bisa berdampak pada dibatalkan dari pencalonannya,” ujar Saidin.
Salah satu penekanan yang dilakukan PKR adalah ketika hari pencoblosan. Petugas KPPS dan Pengawas pemilu harus melarang warga membawa handphone ke bilik suara.
Hal ini dilakukan karena PKR menduga banyak paslon yang melakukan pola-pola kecurangan dengan mengiming-imingi sejumlah uang yang akan ditranssfer melalui dompet digital, namun harus disertai dengan bukti pencoblosan.
‘’Indikasi ini bisa saja terjadi dan dilakukan oleh oknum tim sukses paslon yag mengharapkan kemenangan,’’ ujarnya.
Saidin menilai, berdasarkan hasil temua di lapangan, isu ini sudah banyak berkembang dan menjadi pembicaraan di masyarakat.
Money Politic ini, sudah berubah ke arah transaksi digital melalui koordinator yang bisa saja dikelola oleh timses masing-masing. Untuk besarannya sangat relatif, mulai dari 50 ribu sampai dengan 1 juta per suara.
