JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terus memperkuat upaya mitigasi bencana di sekolah-sekolah, guna melindungi siswa dan guru dari ancaman bencana alam. Mengingat, Indonesia khususnya Cimahi, rawan bencana alam.
Untuk itu, Penjabat (Pj) Sekda Kota Cimahi, Budi Raharja, menekankan pentingnya kesiapan sekolah dalam menghadapi situasi darurat. Ia menyatakan simulasi mitigasi bencana harus menjadi prioritas, tidak hanya di sekolah negeri, tetapi di seluruh lingkungan pendidikan.
“Simulasi di sekolah sangat penting karena anak-anak adalah salah satu kelompok paling rentan saat bencana terjadi. Mereka harus tahu bagaimana merespons, dan ini dimulai dari pembekalan yang diberikan melalui latihan di sekolah,” ujar Budi Raharja usai penutupan Simulasi Mitigasi Bencana (SMAB) di SMPN 3 Cimahi, belum lama ini.
Namun, ia juga mengakui bahwa keterbatasan waktu dan sumber daya membuat pelaksanaan simulasi dilakukan bertahap. Tahun ini, simulasi baru dilaksanakan di SMPN 2 dan SMPN 3 Cimahi.
BACA JUGA:15+ Tempat Nobar Indonesia vs Jepang di Malang, Hari ini, 15 November 2024
Menurut Budi, simulasi tidak hanya memberikan keterampilan tanggap darurat, tetapi juga meningkatkan kesadaran siswa dan guru tentang pentingnya memiliki rencana mitigasi yang jelas.
“Target kami adalah memastikan semua sekolah memiliki sistem tanggap darurat yang teruji dan dapat diimplementasikan secara mandiri,” katanya.
Selain itu, ia berharap dorongan pemerintah dapat menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah, untuk mengembangkan rencana mitigasi bencana secara mandiri.
“Kami berharap setiap sekolah dapat menyusun dan menjalankan rencana mitigasi internal secara efektif, tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah,” ungkap Budi.
BACA JUGA:Debat ke-2, KPU Jabar Perpanjang Durasi Jawaban Paslon Jadi 60 Detik
Langkah ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk membangun kemandirian di tengah keterbatasan sarana dan prasarana. Meskipun BPBD menyediakan beberapa fasilitas, namun Budi menyebut bahwa masih banyak sekolah yang harus berinisiatif untuk melengkapi kebutuhan mereka sendiri.
Adapun isu keselamatan bangunan sekolah juga menjadi perhatian utama. Budi menjelaskan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bertugas melakukan asesmen rutin terhadap kondisi bangunan sekolah, khususnya yang masih menggunakan infrastruktur tua, guna memastikan kelayakannya dalam menghadapi potensi bencana.
