Perkuat Desk Pilkada 2024, Pj Wali Kota Bogor Tekankan 10 Poin ini!

JABAR EKSPRES – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor pada tahun 2024 akan dilangsungkan pada 27 November mendatang.

Demi menjaga perhelatan demokrasi, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah untuk memperkuat Desk Pilkada.

Hal yang sama dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemkot sudah membentuk Desk Pilkada jauh-jauh hari, bahkan sebelum adanya instruksi dari pemerintah pusat.

BACA JUGA: Asus Zenbook S14 OLED, Laptop Ultra-Ringan dengan Prosesor Intel Core Ultra 7 “Lunar Lake” untuk Mobilitas Tinggi

Dalam rapat koordinasi (Rakor) terpadu Desk Pilkada 2024 di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, tercatat sebanyak 815.249 warga Kota Bogor terdaftar sebagai pemilih yang akan mencoblos pada 27 November nanti.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari yang memimpin rapat koordinasi, mengatakan ada harapan kenaikan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak kali ini yang bisa melampaui Pemilu Pilpres, di mana pada Pilpres kemarin tercatat 84,77 persen partisipasi pemilih.

“Kemudian, setidaknya ada 10 poin yang kita perkuat di Desk Pilkada dan kita persiapkan dengan sebaik-baiknya,” kata Hery pada Jumat, 1 November 2024.

BACA JUGA: Cara Klaim Saldo DANA Gratis Hari Ini Rp290.000, Dapatkan Linknya Disini!

Kesepuluh poin ini meliputi, yang pertama, adalah kesiapan logistik. Hery meminta semua pihak memastikan seluruh logistik, seperti kotak suara, surat suara, bilik suara, tinta, dan alat tulis, tersedia dan didistribusikan ke setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) tepat waktu.

Kedua adalah kesiapan TPS. Di Kota Bogor, akan ada sekitar 1.530 TPS yang tersebar di enam kecamatan. Hery ingin seluruh TPS tersebut berdiri di lokasi yang strategis, mudah diakses, dan memadai untuk jumlah pemilih di wilayah tersebut.

“Saya mohon laporan dari KPU dan para camat. Mohon disampaikan mitigasi dan rencana kontingensi untuk TPS yang terkategori rawan bencana mengingat hari pemilihan diperkirakan merupakan puncak musim hujan. Terus berkoordinasi dengan BPBD,” urai Hery.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan