JABAR EKSPRES – Kejaksaan Agung memastikan bahwa pemeriksaan terhadap Tom Lembong dilakukan atas dasar laporan masyarakat. Namun, netizen masih bertanya-tanya tentang dasar laporan tersebut.
Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah memeriksa mantan menteri perdagangan Tom Lembong terkait dugaan suap dan gratifikasi. Pemeriksaan ini mendapat perhatian publik setelah Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum), mengonfirmasi bahwa langkah tersebut diambil berdasarkan laporan dari masyarakat. Namun, hingga saat ini, belum ada bukti atau indikasi yang menunjukkan bahwa Tom Lembong terlibat dalam tindakan suap atau gratifikasi.
Melansir dari akun twitter @pelatihtidur, Kapuspenkum Kejagung menyampaikan bahwa pihaknya hanya menindaklanjuti laporan masyarakat sebagai bentuk pengawasan publik terhadap pejabat negara. Namun, pernyataan ini menimbulkan pertanyaan dari sejumlah netizen di media sosial. Mereka mempertanyakan siapa yang membuat laporan tersebut dan apakah ada bukti kuat yang mendasarinya.
“Informasi ini murni dari laporan pengaduan masyarakat, dan sesuai prosedur, Kejagung berkewajiban melakukan pemeriksaan awal untuk mengetahui lebih lanjut,” ujar Kapuspenkum. Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa tidak ada bukti kuat terkait suap atau gratifikasi yang diterima oleh Tom Lembong.
Baca Juga: Profil Tom Lembong Diduga Tersangka Kasus Korupsi Gula yang Tak Punya Kendaraan Pribadi, Segini Harta Kekayaannya!
Pernyataan ini pun menjadi viral di media sosial. Banyak netizen yang penasaran dengan identitas “masyarakat” yang disebut-sebut membuat laporan tersebut. Salah seorang pengguna Twitter, misalnya, bertanya, “Masyarakat yang mana ya yang melaporkan? Kenapa jadi terasa ada yang aneh?” Komentar-komentar serupa ramai menghiasi media sosial, memperlihatkan keraguan netizen terhadap laporan masyarakat yang menjadi dasar pemeriksaan ini.
Beberapa pengamat menilai bahwa pengawasan publik memang penting untuk menjaga integritas pejabat negara, tetapi penyelidikan semacam ini juga harus transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Proses hukum, menurut mereka, tidak hanya harus adil tetapi juga terlihat adil di mata publik. Ini penting agar masyarakat tetap percaya pada lembaga hukum.
Di sisi lain, sejumlah pihak berharap agar Tom Lembong tetap diberi kesempatan untuk membela diri jika memang tidak terbukti bersalah. Mereka berharap proses pemeriksaan ini dilakukan dengan transparan dan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan keresahan publik.
