JABAR EKSPRES – Pengamat Tata Kota UIN Sunan Gunung Djati (SGD), Rizal Septiyani mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung segera berkomunikasi dengan Kementerian PUPR terkait akselerasi pembangunan Rusunawa Cisaranten Bina Harapan.
Diakuinya, program pembangunan rusun merupakan jalan guna mengakali kebutuhan permukiman dan perumahan di Kota Bandung. Terlebih di Wilayah Timur Kota Kembang yang kini tengah berkembang pesat, sedangkan lahan tanah kian terbatas.
“Tinggal bagaimana pemerintah kota mengakselerasi proyek pembangunan ini. Ditengah kemajuan pesat wilayah timur Kota Bandung ditambah terbatasnya ketersedian lahan tanah, sangat dibutuhkan hunian yang layak dengan harga terjangkau,” katanya kepada Jabar Ekspres, Selasa (1/10).
BACA JUGA: Seleksi PPPK 2024 untuk Umum atau Honorer Saja? Ini Cara Cek Formasinya
Namun menurutnya, dengan diprioritaskannya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) guna kepemilikan rusun, Pemkot Bandung diharapkan bisa terus terlibat dalam hal pemeliharan rusun tersebut.
Ia mengungkapkan, hal ini sangat penting guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah guna tetap mendapatkan fasilitas yang layak.
“Ini kan biasanya biaya ditentukan lewat perhitungan upah minimum kota, jadi harapannya pemerintah bisa terus terlibat dalam hal pemeliharaan,” ujarnya.
Terlebih, proyek pembangunan rusun ini merupakan bentuk kerjasama antara Pemkot Bandung dengan Kementerian PUPR.
BACA JUGA: Moment Indah Dokter Rayendra Setiap Kali Nguriling: Antara Hobi dan Dedikasi untuk Masyarakat Bogor
Dirinya menegaskan, pilot project kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) Rusun Cisaranten Bina Harapan ini jangan sampai terjadi seperti janji terdahulu terkait pembangunan Rusun Paldam.
Pada 2019, Kementerian PUPR juga sempat menerbitkan buku Profil dan Pola Penanganan Risiko Proyek KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha) Rusun Paldam Kota Bandung. Namun hingga kini belum juga terealisasi.
“Ini harus terus didorong dan dikomunikasikan, jangan sampai nasibnya seperti Rusun Paldam yang sampai saat ini masih berkutat dalam proses kajian,” ungkapnya.
“Sebab, secara tata lokasi, ini sudah benar. Sudah seharusnya pembangunan rusun dilakukan di wilayah pinggiran kota dengan target sasaran masyarakat yang belum memiliki hunian layak. Maka, pemkot harus terus menggenjot agar proyek ini terealisasi sesuai target,” pungkasnya.
