JABAR EKSPRES – Musibah gempa bumi tektonik, yang melanda wilayah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat pada Rabu, 18 September 2024 lalu masih menjadi sorotan.
Akibat guncangan gempa bumi sebesar 5.0 magnitudo tersebut, daerah Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung terdampak serius.
Di tengah ribuan warga terdampak yang memerlukan bantuan, penanganan bencana oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung dinilai kurang cepat tanggap.
Baca Juga:HJKB ke-214 Sebagai Refleksi, Begini Penjelasan Pj Walikota BandungABSM Kabupaten Sumedang Gelar Aksi Unjuk Rasa, Tolak Program Pensiun dan Tuntut Keadilan Upah
Hal tersebut disampaikan oleh relawan yang juga sebagai Koordinator Pusat Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat, Dedi Kurnuawan.
“Salam Kemanusiaan, kami FK3I Jawa Barat geram lihat proses penanganan korban bencana gempa Kabupaten Bandung,” katanya kepada Jabar Ekspres, Senin (23/9).
Menurut Dedi, selain itu ribuan korban terdampak sejak hari pertama dilanda musibah gempa bumi, para warga di lokasi banyak yang tidak terpenuhi makanan berat dari dapur umum.
“Lambatnya proses membuat FK3I geram dengan situasi bencana di hari pertama. Hari kedua dan ketiga kami melihat logistik yang masuk dari relawan dan komunitas di Arahkan ke posko pusat, namun aayangnya lambat disebar ke seluruh penyintas (korban terdampak),” bebernya.
Dedi menerangkan, akibat lambatnya penanganan korban terdampak bencana di Kertasari, membuat pembagian bantuan tak merata, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.
“Mengakibatkan kecemburuan sosial dan proses pemenuhan hak penyintas, untuk mendapatkan logistik yang menumpuk di Pos Utama, Kecamatan Kertasari,” terangnya.
Dedi menjelaskan, pasokan bantuan yang banyak dikirim oleh swasta hingga relawan dan organisasi ke Pos Utama di Kecamatan Kertasari, dinilai sangat sulit untuk diakses.
Baca Juga:Jaga Kondusifitas Hasil Akhir, Pj Wali Kota Bandung Sorot Laga Persib vs PersijaDesk Pilkada Serentak 2024 Dibentuk, Pj Wali Kota Bogor Pimpin Rakor
“Sangat sulit diaksea, walaupun sudah ada Ketua RW dan beberapa Kades sudah mengajukan untuk kebutuhan tersebut,” jelasnya.
Terkait hal itu, Dedi menegaskan, pihaknya mendesak Pemkab Bandung, agar dalam pemetaan dan pendataan tervalidasi segera dilakukan.
“Dalam hal ini kerusakan kontruksi, namun pemenuhan dapur umum, air dan lainnya itu pasti akan lebih banyak dari jumlah rumah rusak,” tegasnya.
“Karena bicara bencana gempa, icara soal semua yang merasakan tanpa harus melihat besar kecilnya bangunan roboh,” lanjut Dedi.
Diketahui, ribuan rumah warga pun terdampak akibat gempa bumi tersebut, bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat, sebanyak 3.283 bangunan rusak, terdiri dari 532 rusak berat, 475 rusak sedang dan 1.013 rusak ringan kemudian 1.263 terdampak rusak.