Dari tahun ke tahun jumlah tersebut juga terus mengalami peningkatan. Dengan demikian berarti semakin banyak pekerja yang telah merasakan manfaat perlindungan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan turut berkembang seiring bertambahnya jumlah peserta. Anggoro menuturkan kini jumlahnya menyentuh Rp767,23 triliun. Besarnya dana yang dikelola membuat BPJS Ketenagakerjaan berupaya untuk bisa memberikan pengembangan yang optimal namun dengan risiko yang tetap terukur.
Menutup keterangannya Anggoro memberikan apresiasi kepada para penerima dan mengajak seluruhnya untuk terus berkolaborasi lebih baik lagi, agar para pekerja Indonesia bisa Kerja Keras Bebas Cemas.
“Kami menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penerima penghargaan Paritrana Award. Semua upaya kita pada akhirnya untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja baik pekerja untuk mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Indonesia Emas 2045,”pungkas Anggoro.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci, Opik Taufik mengucapkan selamat kepada seluruh pihak yang telah mendapatkan Paritrana Award 2024.
“Selamat kepada Pemerintah Kabupaten serta badan usaha yang mendapatkan Paritrana Award 2024,” kata Opik.
Menurut Opik, dengan adanya Paritrana Award ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus berkolaborasi dalam memperkuat jaminan sosial ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
“Semoga dengan diraihnya penghargaan dapat meningkatkan peran aktif, kesadaran, serta kepatuhan akan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan” tutupnya.
Pada gelaran Paritrana Award tahun ini terdapat penambahan kategori yakni penghargaan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
Selain itu untuk kategori Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota, tak hanya dibagi dalam zonasi, namun juga dibuat lebih spesifik dimana akan dipilih Pemda yang memiliki Inovasi Terbaik, Coverage Terbaik dan Growth Terbaik.
Berdasarkan hasil seleksi tim penilai di tingkat Provinsi, Pusat dan Nasional, yang di dalamnya terdiri dari unsur pemerintah, ahli jaminan sosial, ahli hukum, ahli kebijakan publik, ahli ekonomi, wakil pengusaha dan wakil serikat pekerja. (*)
