JABAR EKSPRES – Renovasi gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang terbengkalai di Jalan Raya Cijamil-Cisarua, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah tak kunjung beres.
Akibatnya hampir semua agenda DPRD Bandung Barat pun harus dilakukan di luar dan itu menelan anggaran ratusan juta. Ditambah lagi dengan akomodasi dan lainnya. Dalam sekali Rapat Paripurna saja biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 300 juta.
Hal itu disampaikan Sekretaris DPRD Bandung Barat, Roni Rudiyana kepada wartawan saat prosesi pelantikan anggota legislatif di Hotel Novena Lembang, Senin (26/8/2024).
BACA JUGA: Apa Benar Aplikasi Berau Coal Terbukti Investasi Bodong? Cek Faktanya
Menurut dia jumlah anggaran pada acara ini lebih besar dibanding paripurna rutin karena jumlah peserta yang hadir lebih besar.
“Ini paripurna biasa cuman kita mengundang lebih banyak. Ini biaya mamin sewa hotel. Enggak sampai 300 juta. Kan ini pertanggung jawaban juga belum dibayar, ini konsekuensi kita kan belum punya gedung,” ujar Roni.
Saat disinggung estimasi anggaran dalam satu tahun yang dikeluarkan untuk menyewa hotel, Roni menyebut, biaya tersebut mencapai miliaran rupiah.
BACA JUGA: Dampak Musim Kemarau Meluas, 3 Daerah di Jabar Jadi Perhatian
“Kisaran sudah pasti miliaran. Karena dihitungnya setahun. Dua miliar? Sedikit itu,” jelasnya.
Menurut dia, DPRD belum memiliki gedung yang layak jika dipakai untuk sebuah kegiatan besar. Alhasil, pelaksanaan gelaran rapat, pihaknya harus rela mengeluarkan nominal anggaran yang cukup fantastis.
“Jika gedung DPRD yang baru sudah terfasilitasi dengan baik kayanya penghematan anggaran bakal optimal. Karena gedung yang baru luas dan lebih besar,” katanya.
BACA JUGA: Wajah Lama Hiasi Kursi DPRD Kota Bogor, Berikut Daftar 50 Anggota Dewan Terpilih!
“Hanya saja saat ini fasilitas dasar seperti air dan parkiran kendaraan belum tersedia sehingga belum bisa ditempati,” sambungnya.
Karena itu ia belum memastikan kapan wakil rakyat Bandung Barat segera menempati gedung megah berwarna putih tersebut.
“Secara hukum positif kami belum menganggarkan untuk gedung baru. Kecuali hanya penambahan pengaman yang tahun ini. Jadi masih di PU. Jadi DPRD dan Sekretariat akan pindah kalau sudah laik fungsi,” kata Roni.
