Alasan CEO Telegram Ditangkap Polisi Prancis

Alasan CEO Telegram Ditangkap Polisi Prancis
Alasan CEO Telegram Ditangkap Polisi Prancis
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Pavel Durov, pendiri sekaligus CEO Telegram, baru-baru ini ditangkap oleh pihak berwenang di Bandara Le Bourget, Prancis, pada Sabtu malam (24/8/24).

Penangkapan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat peran Telegram sebagai salah satu platform komunikasi terbesar di dunia.

Penangkapan ini dilakukan berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh OFMIN (Kantor Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Bawah Umur) Prancis.

Baca Juga:Tanggapan Polri Terkait Polwan Viral Marahi Orang Sedang MakanPDRB Jabar Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Ditargetkan Rp26 Triliun 

OFMIN menuduh Durov terlibat dalam berbagai kejahatan serius, termasuk pencucian uang, perdagangan narkoba, serta penyebaran konten pelecehan seksual anak melalui platform Telegram.

Isu yang membayangi Telegram adalah kurangnya moderasi konten, yang diduga telah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kriminal untuk menjalankan aktivitas ilegal.

Media lokal seperti BFMTV dan TF1 melaporkan bahwa investigasi terhadap Durov berfokus pada bagaimana Telegram diduga dieksploitasi oleh entitas kriminal serta kegagalan Durov dalam menerapkan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan platform tersebut.

Telegram, yang awalnya mirip dengan aplikasi chat lainnya, kini telah berkembang menjadi jejaring sosial yang kuat dengan fitur-fitur seperti grup yang bisa menampung hingga 200 ribu anggota dan saluran siaran yang dapat diikuti serta dikomentari oleh pengguna lain.

Dengan lebih dari 950 juta pengguna aktif bulanan, Telegram telah menjadi sumber informasi utama, termasuk disinformasi, terkait invasi Rusia ke Ukraina.

Telegram menawarkan pesan yang terenkripsi ujung-ke-ujung, membuatnya menjadi tempat berlindung bagi mereka yang ingin berkomunikasi secara aman, namun hal ini juga menjadikannya surga bagi ekstremis dan penganut teori konspirasi.

Aplikasi ini sangat populer di negara-negara bekas Uni Soviet dan banyak digunakan oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, serta politisi di seluruh Ukraina, untuk menyebarkan informasi tentang perang.

0 Komentar