JABAR EKSPRES – Ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, bukan sekadar memilih pemimpin, wali kota, bupati aupun gubernur untuk lima tahun ke depan. Namun kontestasi politik tersebut menjadi ajang bersih-bersih Kota Bandung dari skandal korupsi.
Pemerhati kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan menilai, momen tersebut mesti dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh kalangan. Mulai dari memilih calon pemimpin yang berintegritas hingga membenahi sistem pada masa mendatang.
“Bandung digadang-gadang sebagai kota kreatif. Ibu kota Jawa Barat. Ini kasus ada beberapa walikota kena kasus, lalu ada kasus korupsi lain di unit pelayanan. Ini birokrasi di Bandung sudah parah. Harus ada gerakan,” ungkap Prof Cecep kepada Jabar Ekspres, Jumat (9/8).
BACA JUGA: Cabai Rawit Jadi Rp85.000 per Kilo, DKPP Kota Bandung: Skala Produksi Sedikit, Harganya pun Naik
Guru besar UPI itupun, menekankan, pentingnya langkah sigap yang harus dilakukan Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono. Terlebih saat ini dirinya yang mengemban tugas penting dalam mengatur birokrasi pemerintah Kota Bandung.
“Ini momentum bersih dari oknum. Supaya terjadi transformasi menjadi bersih dan berintegritas. Saya yakin pegawai masih banyak yang bagus maka segera diproses. Kemudian pimpinan Pj Walikota juga harus menyidak dan mengorganisir,” imbuhnya.
Bahkan menjelang Pilwalkot nanti, apabila hingga saat ini sistem birokrasi belum juga dibenahi. Bukan tidak mungkin bakal memberi dampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Imbasnya adalah tingkat partisipasi pemilu menurun.
“Jadi sekarang momentum bersih-bersih. Apalagi Pilwalkot bentar lagi, kepercayaan publik nanti berpengaruh. Nanti berkurang bagaimana? Lalu pembangunan terhambat,” tandasnya.
Sementara itu, pascakasus pengaturan lelang yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terbongkar. Dikhawatirkan membuat tingkat kepercayaan para pengusaha, perusahaan swasta atau calon tender kian menurun.
Hal tersebut diungkapkan Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani, Arlan Siddha. Menurutnya, selain tingkat kepercayaan para pengusaha yang menurun, terdapat dampak lain akibat kasus korupsi dalam proses lelang itu.
“Pasca kejadian kasus korupsi. Pertama adalah kerugian dari tender yang bakal jadi serba salah, lalu pihak tender bisa jadi terjerat. Ketiga bakal berimbas terhadap soal iklim pengadaan di Bandung,” kata Arlan.
