JABAR EKSPRES, BANDUNG – Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) Arlan Siddha turut merespon kebijakan penganggaran, yang dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jabar terkait perbaikan rumah masyarakat. Menurutnya, alokasi anggaran harus mempertimbangkan faktor prioritas.

Arlan menguraikan, terkait rencana Dinas Perkim merenovasi sejumlah rumah dinas Kejati itu mau tidak mau harus dilakukan. “Kalau memang sudah dialokasikan ya harus dilaksanakan,” jelasnya, Kamis (11/7).

Eksekusi perlu dilakukan karena kebijakan penganggaran telah disepakati sejumlah pihak melalui mekanisme yang berlaku. Namun, Arlan juga memberi catatan bahwa semestinya dalam mengalokasikan anggaran pemerintah bisa lebih jeli dalam mempertimbangkan prioritas atau urgensitas program.

BACA JUGA:Hadapi Rangkaian Pemilu, Bawaslu Kota Cimahi Ajak Masyarakat Lakukan Hal Ini

“Kalau memang rumah pejabat urgen harus direnovasi ya tidak masalah, tapi kalau ada yang lebih penting maka bisa saja dialihkan atau refocusing sesuai kebutuhan,” sambungnya.

Arlan melanjutkan, kebijakan itu sebenarnya berhubungan juga dengan program perbaikan rumah masyarakat atau yang lebih dikenal dengan program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Program ini sebenarnya bagus dalam rangka mendorong hadirnya rumah layak huni bagi masyarakat. Tetapi memang eksekusi program itu masih perlu banyak perbaikan.

BACA JUGA:Serapan Masih Rendah, Rudy Susmanto Ingatkan Hal Ini ke Pemkab Bogor

“Khususnya siapa-siapa yang mendapat kucuran program perbaikan rutilahu, harus tepat sasaran,” paparnya.

Dalam realitasnya, masih banyak warga Jabar yang tinggal di rumah yang dalam kategori belum layak. Misalnya sebagai salah satu contoh kasus adalah potret di Kota Cimahi ada satu rumah ditinggali 18 KK. “Itu kan yang terpotret radar, bisa saja di daerah lain masih banyak,” jelasnya.

Selama ini program perbaikan rutilahu terus berjalan, semestinya juga bisa semakin menekan angka masyarakat yang tinggal di rumah dalam kategori belum layak. Arlan juga menyarankan dinas dalam merencanakan anggaran bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak lain. Tujuannya dengan ketepatan penganggaran.