JABAR EKSPRES – Jadi kebiasaan, kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas) kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan. Padahal, Pemerintah Kota (Pemkot) kerap kali mengklaim soal ketersediaan pangan Kota Bandung yang masuk kategori surplus.
Akademisi sekaligus Pengamat Ekonomi, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Adib Sultan menuturkan, tak sebandingnya supply-demand kebutuhan pangan berimbas pada kenaikan kepokmas yang sulit di konfrontasi.
Terlebih, pada perayaan keagamaan ataupun hari besar lainnya, masyarakat secara serentak berbondong-bondong berbelanja bahan pangan guna memenuhi kebutuhannya.
“Kalau memang surplus, ketersediaan pangan di pasaran pun akan semakin bertambah. Potensi kenaikannya ada disini,” katanya kepada Jabar Ekspres via seluler, Selasa (18/6).
BACA JUGA: Awas! Waspada Modus Baru Judi Online dengan Deposit Pulsa
“Tapi kalau mengacu pada hari besar keagamaan, indikatornya dibalik. Ketika harga naik, jumlah permintaan barang akan berkurang. Sebelumnya pasti ada fluktuasi harga sebelum hari H, dari sini pasokan semakin berkurang, alhasil harganya bakal semakin naik,” tambahnya.
Disinggung soal ketidaksanggupan Pemkot Bandung dalam mengendalikan harga pangan menjelang hari besar keagamaan. Menurutnya, memang trend seperti ini sulit diprediksi.
Akan tetapi, keterbukaan informasi terkait harga pangan yang disajikan oleh Pemkot Bandung kerap berbeda dengan harga asli di lapangan. Alhasil, intervensi harga di pasaran sulit dilakukan.
“Memang naik turunnya harga sulit diprediksi. Karena pada prosesnya yang bersinggungan langsung pemasoknya. Indikator naiknya harga biasanya berhubungan dengan pasokan, iklim cuaca, gagal panen, maupun importir yang berkurang dari negara produsen,” ungkapnya.
BACA JUGA: Spanduk Kampanye Sering Dipasang Asal, Ini Tanggapan Satpol PP Kota Bandung
“Tapi informasi soal harga kepokmas terkini di portal pemberitaan yang dinaungi oleh pemkot pun jangan ditekan atau dikurang-kurangkan. Pada realitanya, perbandingan harga kadang terpaut jauh dengan yang disajikan,” imbuhnya.
Dirinya menyarankan agar Pemkot Bandung bisa terus melakukan monitoring harga di pasar-pasar Kota Bandung. Ia menyebut, intervensi harga bisa dilakukan melalui cara berkomunikasi langsung dengan para pedagang.
Nantinya, intervensi bisa dilakukan melalui program-program yang kerap dilakukan oleh Pemkot Bandung baik Gerakan Pasar Murah (GPM) atau lainnya.
