JABAR EKSPRES – Kementerian Agama (Kemenag) RI akan memberikan sanksi tegas kepada biro perjalanan atau travel haji yang menawarkan paket perjalanan haji tanpa menggunakan visa resmi untuk haji.
‘’Kita akan memberi sanksi kepada travel yang menyediakan visa selain visa resmi haji,’’ kata Menteri Agama (Menag) Yaqult Cholil Qoumas dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/6).
Gus Men sebagai sapaan akrabnya mengungkapkan peringatan bahwa berhaji hanya boleh menggunakan visa resmi haji juga telah dilontarkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi.
BACA JUGA: 7 Manfaat Ajaib Kacang Lima untuk Kesehatan yang Wajib Kamu Tahu!
‘’Pemerintah Kerajaan Arab Saudi akan bertindak tegas. Saya juga sudah sampaikan jangan berangkat haji tanpa visa resmi haji,’’ lanjut Gus Men.
Diketahui, visa haji diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).
Pasal 18 UU PIHU mengatur bahwa visa haji Indonesia terdiri atas visa haji kuota Indonesia, dan visa haji mujamalah Undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
BACA JUGA: Babak Baru, 2 Tersangka Kasus Korupsi PT Timah Segera Diadili
‘’Di luar itu pasti akan jadi masalah, dan terbukti beberapa jamaah Indonesia ada yang terkena aturan yang diberlakukan Kerajaan Arab Saudi,’’ ucap Gus Men.
Visa kuota haji Indonesia terbagi dua, haji regular yang diselenggarakan pemerintah dan haji khusus yang diselenggarakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Sebagai Informasi, tahun ini kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 orang. Indonesia juga mendapat 20.000 tambahan kuota, sehingga total kuota haji Indonesia pada operasional 1445 H/2024 M adalah 241.000 orang.
BACA JUGA: Saldo DANA Gratis hingga Rp 150.000 Cair di DANA KAGET 5 Juni 2024!
Untuk warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, UU PIHU mengatur bahwa keberangkatannya wajib melalui PIHK.
Dengan PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Menteri Agama.
