JABAR EKSPRES – Langkah politik Ridwan Kamil masih ditunggu sejumlah partai politik di Jawa Barat. Keputusan dari Gubernur Jabar 2018-2023 itu juga cukup menjadi penentu peta koalisi parpol dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 nanti.
Direktur Eksekutif Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC) M Indra Purnama berpendapat, saat ini langkah politik Ridwan Kamil dalam Pilkada 2024 juga masih ngambang atau belum pasti. Pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu peluang maju lagi dalam Pilkada Jabar atau bertarung di perebutan kursi Gubernur DKI Jakarta. “Masih belum pasti langkah Ridwan Kamil,” terangnya, Senin (13/5).
Hal itu tentu membuat sejumlah partai politik di Jabar masih menahan diri. Koalisi belum bulat meski waktu pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur makin dekat.
BACA JUGA: Pakar Transportasi ITB Soroti Bus Pariwisata yang Tidak Layak, Minta Segera Ada Regulasi Khusus
Langkah politik Ridwan Kamil cukup ditunggu juga bukan tanpa alasan. Ia cukup merajai sejumlah survei terkait Pilgub Jabar saat ini. Misal survei IPRC pada Desember lalu, elektabilitas petahana itu tembus 45 persen. Sementara posisi kedua adalah Dedi Mulyadi masih di angka 18,8 persen. Sedangkan tokoh-tokoh lain masih jauh dibawahnya.
Ridwan Kamil juga petahana. Ia sekarang jadi kader Partai Golkar, Partai berlambang beringin itu juga memperoleh suara terbesar ketiga di Jabar saat Pemilu 2024.
Indra menguraikan, nama Ridwan Kamil akan cukup jadi perhitungan dalam pembentukan koalisi di Jabar. “Kalau Ridwan Kamil nyalon (Di Jabar lagi.red), peluangnya hanya akan ada 2 atau 3 pasang calon. Parpol akan banyak mengkristal di kubu Ridwan Kamil atau berseberangan,” katanya.
Sementara, lanjut Indra, jika Ridwan Kamil bergeser dari Jabar dan bertarung untuk perebutan kursi Gubernur DKI Jakarta maka pasangan calon akan lebih banyak. Parpol di Jabar akan lebih terpecah dan bakal lebih berani menyodorkan tokoh atau kader-kader potensial yang dimilikinya.
Saat ini sejumlah parpol di Jabar juga masih sibuk untuk menjalin komunikasi. Dalam membangun koalisi, mereka biasanya juga sekaligus membahas koalisi di tingkat kota kabupaten. Seperti yang dilakukan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Haru Suandharu. “Ini sedang berjalan (Komunikasi Politik.red). Ada yang sudah 2 atau 3 kali, ada yang baru janjian. Sekarang itu yang dibicarakan tidak hanya Pilgub tapi juga tingkat kota kabupaten,” tuturnya.(son)
