JABAR EKSPRES – Jika kamu memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka dirimu memiliki peluang meraih saldo DANA gratis dari pemerintah dengan nominal Rp700.000.
Saldo DANA gratis dari pemerintah ini diberikan kepada pemilik KTP Indonesia dengan beberapa syarat yang mesti dipenuhi terlebih dahulu. Apabila seluruh syarat sudah terpenuhi maka Anda berpeluang untuk mendapatkannya.
Bermodalkan KTP saja Anda punya potensi untuk meraih saldo DANA gratis dari pemerintah langsung cair ke dompet elektronik Anda.
Caranya Anda mengikuti program Kartu Prakerja 2024 yang setiap bulannya dibuka, dengan mengikuti program tersebut maka kesempatan untuk meraih Rp700.000 terbuka lebar.
Kartu Prakerja adalah program yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja bagi pencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Program ini memberikan berbagai manfaat kepada masyarakat, antara lain:
1. Peningkatan Kompetensi Profesional: Peserta Kartu Prakerja dapat mengakses berbagai kursus dan pelatihan mendalam di bidang-bidang tertentu.
2. Adaptasi terhadap Perubahan Teknologi: Program ini membantu peserta beradaptasi dengan perubahan teknologi di dunia kerja.
3. Dukungan Finansial untuk Pendidikan dan Pelatihan: Kartu Prakerja menyediakan bantuan keuangan kepada peserta untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Angkatan Kerja: Program ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja.
5. Mengembangkan Kewirausahaan: Kartu Prakerja juga bertujuan untuk mengembangkan kewirausahaan.
Baca juga: Klaim Saldo DANA Gratis dari Link DANA Kaget
Syarat pendaftaran Kartu Prakerja meliputi:
1. Warga Negara Indonesia: Peserta harus berkewarganegaraan Indonesia.
2. Usia: Peserta harus berusia antara 18 dan 64 tahun.
3. Tidak Sedang Menempuh Pendidikan Formal: Peserta tidak boleh sedang mengikuti pendidikan formal.
4. Tidak Berstatus Pejabat Negara, Pimpinan, atau Anggota DPRD: Peserta tidak boleh berstatus sebagai pejabat negara, pimpinan, atau anggota DPRD.
5. Tidak Berstatus PNS, BUMN/BUMD, atau Pegawai Pemerintah: Peserta tidak boleh berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan BUMN/BUMD, atau pegawai pemerintah lainnya.
6. Bukan Pemilik Usaha: Peserta tidak boleh memiliki usaha sendiri.
7. Batasan NIK: Peserta tidak boleh memiliki lebih dari dua Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam satu Kartu Keluarga (KK).
