Pengamat Sarankan Penyusunan Road Map dan Kolaborasi untuk Tuntaskan Masalah Rutilahu di Jabar

BANDUNG, JABAR EKSPRES – Guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan turut merespon terkait porsi anggaran program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Pemprov Jabar. Menurutnya, butuh roadmap dan kolaborasi berbagai pihak untuk menuntaskan masalah hunian di Jabar.

Cecep menguraikan, porsi anggaran yang dinilai cukup kecil terkait program perbaikan rutilahu itu berkaitan dengan keberpihakan terhadap masyarakat kurang mampu. Menurutnya, ada berbagai langkah yang dilakukan Pemprov guna meningkatkan kualitas mapupun kuantitas program rutilahu.

Salah satunya dengan menggandeng pihak swasta untuk turut berperan membantu perbaikan rutilahu di Jabar.

“Bisa kolaborasi melalui dana CSR Swasta,” katanya, Senin (1/4).

Kolaborasi berikutnya adalah dengan pemerintah pusat. Artinya mengoptimalkan bantuan dari beberapa kementerian yang konsen atau sesuai dengan program perbaikan rutilahu.

“Jadi nanti rumahnya benar-benar layak huni. Dan bisa jangkau lebih banyak,” cetusnya.

BACA JUGA: Ratusan Peserta Mudik Gratis Program Dishub KBB Siap Diberangkat

Pria yang juga pengamat kebijakan publik itu juga menyarankan, Pemprov Jabar perlu menyusun road map yang jelas untuk menuntaskan masalah rutilahu di Jabar, yakni merancang perencanaan jangka panjang mempertimbangkan jumlah rutilahu di Jabar yang perlu dituntaskan, dengan kapasitas anggaran yang dimiliki provinsi.

Menurut Cecep, pemerintah juga tetap perlu hadir membantu masyarakat dalam hal perbaikan rumah meskipun rumah adalah ruang pribadi masyarakat. Konsepnya seperti bantuan sosial yang menyasar pribadi masyarakat. Hal itu bentuk hadirnya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Namun tetap perlu memperhatikan ketepatan penyaluran program.

“Harus benar-benar selektif, dicari orang yang memang membutuhkan bantuan untuk perbaikan rumah,” katanya.

Diketahui pada 2024 ini Pemprov Jabar bakal melanjutkan program perbaikan rutilahu. Jumlahnya sekitar 2.600 unit.

“Angkanya sekitar 2.600an unit. Dengan porsi anggaran satu unit sekitar Rp20 juta,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jabar Indra Maha, Kamis (28/3).

BACA JUGA: Rudy Susmanto Minta Aparat Aktif Jaga Keamanan saat Masyarakat Mudik

Di sisi lain, Dinas Perkim Jabar pada 2024 ini juga merencanakan untuk perbaikan sejumlah rumah dinas pejabat Kejaksaan Tinggi (Kejati). Anggaran renovasi itu direncanakan menelan anggaran yang cukup fantastis.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan