Satpol PP KBB: Puluhan Baliho Balonbup Bandung Barat Ilegal

JABAR EKSPRES – Puluhan baliho bakal calon bupati (Balonbup) Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang tersebar di sejumlah titik ditertibkan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bandung Barat. Penertiban itu dilakukan agar menciptakan ketertiban, keindahan dan kebersihan tata kota di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Kepala Satpol PP KBB, Ludi Awaludin menyebutkan, sedikitnya ada empat Balonbup yang ditertibkan, diantaranya milik mantan Wakil Bupati KBB Yayat T. Soemitra dan Ernawan Natasaputra, mantan Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan, dan Dansah Widansah.

“Kita tertibkan di beberapa wilayah, ini untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota di Kabupaten Bandung Barat,” kata Ludi saat dikonfirmasi, Minggu (17/3).

Menurutnya, penertiban baliho Balonbup ini akan dilaksanakan sambil menunggu tahapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat terkait Pemiliham Kepala Daerah (Pilkada) di KBB.

“Kita menertibkan yang tidak berizin. Sambil menunggu juga tahapan Pilkada 2024 dari KPU. Namun yang berizin, kami tak menertibkannya,” jelasnya.

Dalam penertiban yang dilakukan sejak Kamis 14 Maret 2024 malam, sambung Ludi, sebanyak 19 reklame milik Balonbup diturunkan petugas Satpol PP secara paksa dan paling banyak milik Yayat T. Soemitra.

BACA JUGA: Jelang Pilkada, Baliho Balon Bupati Bandung Barat Mulai Bermunculan

“Paling banyak yang ditertibkan milik Pak Yayat. Kalau milik  Pak Hengki tak sebanyak yang milik Pak Yayat,  tapi ukurannya besar-besar dan terpasang di papan reklame,” paparnya.

Ludi menjelaskan, penertiban reklame merupakan bagian dari upaya Pemda Bandung Barat untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak reklame.

Dia mengklaim, berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), reklame yang dipasang oleh Balonbup tersebut ilegal alias tak berizin.

“Koordinasi dengan Bapenda, reklame itu ilegal. Karena itu kami tertibkan,” katanya.

Karena itu, Ludi menegaskan dalam waktu dekat, pihaknya bakal memanggil para vendor pemilik papan reklame tersebut. Sehingga, melalui pertemuan itu pihaknya berharap bisa menghasilkan hal yang positif bagi Pemda KBB.

“Hanya vendor yang kami undang. Melalui pertemuan diharapkan bisa berdampak pada optimalisasi PAD dari sektor pajak reklame,” tandasnya. (Wit)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan