BANDUNG, JABAR EKSPRES – Anggota DPRD Jabar mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar lebih terbuka dalam akses kucuran dana hibah. Tujuannya agar lembaga maupun masyarakat luas bisa lebih optimal dalam mengaksesnya.
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhamad Sidkon mengungkapkan, Pemprov ataupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi bisa lebih terbuka terkait mekanisme dan prosedur pendaftaran berbagai kucuran dana hibah.
“Baik dana hibah maupun bantuan keuangan bisa lebih terbuka, Sehingga lembaga atau masyarakat lebih bisa mengaksesnya,” katanya beberapa waktu lalu.
Bukan tidak mungkin banyak masyarakat membutuhkan akses dana tersebut tapi tidak mengetahui mekanismenya sehingga mereka telat ataupun tidak paham prosedurnya. Aspirasi itu juga merupakan saran yang ditampung dari program reses yang telah dilakukan para wakil rakyat selama masa sidang II tahun sidang 2023/2024.
Diketahui ada beragam bentuk kucuran dana hibah yang digelontorkan Pemprov Jabar, mulai dari hibah kompetitif hingga berupa BOS.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, realisasi hibah pada 2021 tembus di angka Rp9,774 triliun. Sementara pada 2022, realisasinya di angka Rp3,305 triliun.
BACA JUGA: Hibah Pemprov Jabar Rawan Politisasi dan Ladang Temuan Audit BPK
Hibah pada 2022 itu dikucurkan pada Pemerintah Pusat sebesar Rp132,496 miliar. Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Rp1,312 triliun, hibah dana BOS Rp1,805 triliun, dan hibah bantuan keuangan kepada parpol Rp55,084 miliar.
Saat ini, Pemprov Jabar juga mulai melakukan seleksi terhadap kucuran hibah kompetitif untuk tahun anggaran 2025. Pendaftaran dilangsungkan pada 1-30 Maret 2024 ini. Setidaknya ada tiga tema besar untuk hibah kompetitif 2025, yakni peningkatan aktivitas ekonomi untuk ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Lalu percepatan penanganan kemiskinan dan stunting. Serta, perubahan iklim dan kebencanaan.
Program hibah kompetitif itu sebenarnya juga cukup disambut antusias masyarakat. Terlihat dari jumlah pendaftar dalam program tersebut. Pada 2023 misalnya, ada 201 usulan kegiatan yang masuk dengan total anggaran tembus Rp97,328 miliar.
Kemudian pada 2024, tercatat ada 101 usulan kegiatan yang masuk dengan anggaran tembus Rp104,250 miliar. Dari usulan itu, TIP2K merekomendasikan 43 kegiatan dengan anggaran total Rp19,2 miliar. (son)
