Pemerintah, dapat mempergunakan berbagai teknologi informasi untuk memantau jalannya distribusi pangan, khususnya beras sehingga meminimalisir potensi penimbunan, waktu pengiriman dan moda transportasi pengiriman yang tepat di tengah cuaca musim penghujan yang berlangsung sudah sejak akhir tahun 2023 hingga awal 2024 ini.
“Kita punya lengkap lembaga dan kementerian yang membidangi masalah pangan, ada Bapanas, Bulog, Kemendag dan Kementan,” tutur dia.
“Sudah saatnya kontrol masalah distribusi dapat dipecahkan dengan cepat hasil kolaborasi antar lembaga dan bantuan teknologi,” imbuh Atang.
Baca Juga:4 TPS di Cimahi Lakukan Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata KPUListrik Sering Padam, Dewan Soroti Terhambatnya Rekapitulasi Perhitungan Suara di PPK Bogor Barat
Ketiga, sambil menunggu masalah distribusi ke pasar terurai, operasi pasar pangan murah yang dilakukan pemerintah melalui Bulog bekerja sama pemerintah daerah lebih masif karena keterjangkauan daya beli masyarakat sangat penting untuk menghindari gejolak ekonomi dan sosial masyarakat jelang Ramadhan ini.
Untuk di Kota Bogor, pemerintah kota bekerja sama Perum Bulog telah mempersiapkan Operasi Pasar Murah beras SPHP Bulog Siaga di 14 titik kelurahan dari 68 kelurahan yang ada di 6 kecamatan. Operasi pasar itu dilakukan mulai Selasa (20/2) hingga Jumat (8/3) mendatang.
Atang juga menilai, perlu ada tambahan titik-titik operasi pasar tersebut sebelum memasuki Ramadan, untuk menjaga daya beli masyarakat secara merata.
“Masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah itu tersebar di semua wilayah Kota Bogor. Operasi pasar perlu menyentuh semua warga yang membutuhkan di semua wilayah,” tegasnya.
Terakhir, keempat Atang mendorong pemerintah dan pihak terkait dapat mengantisipasi penimbunan beras jelang Ramadhan dengan terus berkeliling ke agen-agen agar tidak ada celah oknum dapat membeli dalam jumlah banyak.
“Kita perlu memastikan tidak ada potensi penimbunan beras di agen maupun oleh oknum yang membeli dalam jumlah banyak di situasi ini,” tandas Atang. (YUD)