JABAR EKSPRES – Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, melakukan beragam pembahasan isu mulai kerja sama ekonomi hingga Palestina dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Hanke Bruins Slot, di Den Haag (31/1).
“Belanda adalah salah satu mitra penting Indonesia di Eropa. Belanda merupakan mitra dagang terbesar pertama dari Eropa dan juga mitra investasi yang pertama terbesar di Eropa. Hal yang sama juga berlaku untuk bidang pariwisata,” kata Retno Marsudi dalam pernyataan persnya yang diterima ANTARA, di Jakarta, (1/2).
Dalam pertemuan tersebut, Retno mengungkapkan harapan supaya Rencana Aksi 2024-2025 yang telah ditandatangani dengan Menlu Hanke di Jakarta pada Oktober 2023 bisa dilaksanakan dengan baik.Dia menyampaikan kembali beberapa prioritas kerja sama bilateral, antara lain transisi energi, industri digital, dan pengembalian peninggalan sejarah Indonesia.
“Saya juga tekankan pentingnya kedua negara untuk terus bekerja sama di dalam memperkuat produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Sebagaimana diketahui, 14 persen dari total ekspor Indonesia ke Belanda adalah berupa kelapa sawit,” ujarnya.
Baca juga: Milisi Irak Ancam Serangan Terus-menerus ke Pangkalan Militer AS di Timur Tengah
Sebagai bagian dari kerja sama bilateral, Menteri Luar Negeri Belanda juga menegaskan kembali komitmennya terhadap kerja sama pembangunan ibu kota Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perairan dan kota berkelanjutan.
Belanda juga menyatakan dukungan penuhnya terhadap permohonan Indonesia untuk bergabung dengan OECD.
Retno Marsudi kemudian berbicara mengenai kerja sama antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Uni Eropa (UE), khususnya menjelang Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN-UE yang akan diselenggarakan di 1-2 Februari di Brussels, Belgia.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 650 juta jiwa, ASEAN mempunyai potensi besar untuk mengembangkan kerja sama dengan UE, ujarnya.
“Saya menyinggung di dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Hanke mengenai negosiasi yang sedang dilakukan Indonesia dengan EU terkait dengan CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement). Sejak 2016, sudah dilakukan 16 kali putaran perundingan dan diharapkan negosiasi akan dapat diselesaikan dalam waktu dekat,” kata Retno.
Retno juga menegaskan kembali beberapa arahan UE yang dianggap merugikan Indonesia, termasuk arahan terkait kelapa sawit dan Peraturan Bebas Deforestasi (EUDR) UE.
