Jabar Ekspres – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membawa isu pengungsi Rohingya ke KTT ASEAN-Jepang pada Minggu (17/12). Jokowi menilai isu ini sangat relevan untuk dibahas karena bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara lain yang didatangi pengungsi Rohingya.

“Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi (Rohingya),” ujar Jokowi dalam konferensi pers, Sabtu (16/12).

Indonesia sejauh ini telah menampung lebih dari 1.200 warga Rohingya sejak November 2023. Malaysia juga memiliki jumlah pengungsi Rohingya yang lebih banyak, yaitu lebih dari 107.000 orang.

“Malaysia juga memiliki problem yang sama dengan jumlah (pengungsi) yang lebih banyak,” kata dia, merujuk pada lebih dari 107.000 pengungsi Rohingya yang mencari suaka di Malaysia, menurut UNHCR hingga November 2023.

BACA JUGA: Buka Munaslub APEKSI, Presiden Jokowi Titipkan Pesan Ini di Hadapan Puluhan Wali Kota

Indonesia tidak berkewajiban menerima pengungsi Rohingya karena bukan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Namun, Indonesia memutuskan menampung para pengungsi asal Myanmar tersebut berdasarkan diplomasi kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia terus menyerukan agar akar masalah pengungsi Rohingya bisa segera diselesaikan. Kekerasan yang terus terjadi di Myanmar akibat pertentangan antara junta militer dan warga sipil telah memaksa warga Rohingya untuk meninggalkan negara itu.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengingatkan adanya indikasi kuat bahwa para pengungsi telah menjadi korban dari tindak pidana perdagangan dan penyelundupan manusia (TPPO). Praktik TPPO semakin menambah kompleksitas dan sulitnya penanganan isu pengungsi.

Indonesia tidak akan ragu-ragu untuk memerangi TPPO. Namun, Indonesia tidak dapat menjalankannya sendiri. Oleh karena itu, Indonesia menyerukan kerja sama yang erat, baik di kawasan maupun internasional, untuk memerangi TPPO.

“Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat internasional bekerja sama menghentikan konflik dan memulihkan demokrasi di Myanmar sehingga pengungsi Rohingya dapat kembali ke rumah mereka, yaitu di Myanmar,” kata Retno dalam Global Refugee Forum (GRF) di Kantor PBB, Jenewa, Swiss, Rabu (13/12).