Jabar Ekspres – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, memberikan tanggapan positif terhadap target Pemerintah Kabupaten Bogor untuk merampungkan pembangunan jalan khusus angkutan tambang sepanjang 11,5 kilometer dalam tahun ini.
Rudy Susmanto menyatakan dukungan penuhnya sambil mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek regulasi dan dampak sosial lingkungan atas pembangunan tersebut.
“Saya memberikan dukungan sepenuhnya terhadap target ini, namun penting untuk memastikan bahwa aspek-aspek regulasi dan sosial lingkungan juga diperhatikan dengan seksama. Pembangunan jalan khusus ini diharapkan dapat menyelesaikan polemik truk tambang di Parungpanjang dan sekitarnya,” katanya, Rabu (17/1).
BACA JUGA: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto Tanggapi Perhatian Kapolres Terhadap Kerawanan TPS
Rudy juga berharap, pembangunan jalan khusus angkutan tambang dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Karena itu, ia berharap, perencanaan jalan khusus angkutan tambang yang telah lama diharapkan masyarakat mempetimbangkan hal kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat.
“Pentingnya dampak ikutan dari setiap pembangunan. Jalan khusus tambang ini, harus dapat mendorong peningkatan ekonomi bagi warga sekitar dan untuk kemajuan Kabupaten Bogor secara keseluruhan,” kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin, mengatakan pembangunan jalan khusus angkutan tambang akan dirampungkan tahun ini. Pemkab Bogor akan menggandeng investasi pihak swasta untuk membangun jalan tol tersebut. Karena itu, jalan tol khusus angkutan tambang akan berbayar.
“Selain memberikan kelancaran transportasi, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pencatatan tonase barang hasil tambang, serta mengurangi potensi kebocoran pajak,” kata Burhanudin.
Burhanudin menambahkan, dampak ekonomi masyarakat juga telah dipikirkan. Rencananya, di dalam area jalan tol tersebut, nantinya akan dibangun rest area yang dapat dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Burhanudin mengakui pembangunan jalan tersebut masih mengalami beberapa kendala, seperti perizinan dan pembebasan lahan. Namun meski begitu, Pemkab Bogor optimis dapat menyelesaikan pembangunan ini tahun ini dengan menyinkronkan perencanaan dengan jalan berstatus provinsi dan memfasilitasi kelengkapan data pengurusan izin pembangunan.
