JABAR EKSPRES, BANDUNG– Fenomena kasus rentenir yang telah memakan banyak korban, baik harta bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Korban tak sanggup menanggung jeratan utang yang semakin lama kian membengkak, hingga pada akhirnya tak mampu membayar utang tersebut.
Melihat situasi ini, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna menegaskan, dalam menyelesaikan masalah jeratan rentenir harus dilakukan secara ‘keroyokan’. Bukan hanya untuk membebaskan, tapi juga melatih agar masyarakat berdaya supaya memiliki kemampuan menopang kehidupan.
“Harus keroyokan menangani hal rentenir. Rentenir memang identiknya dengan persoalan keuangan. Tapi setelah itu, masyarakat harus berdaya. Maka dari itu butuh banyak stakeholder terkait,” ujar Ema usai meresmikan Kampung Bersih Rentenir (KBR) di RW 11 Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Bandung, Jumat (8/12).
Baca Juga:87 Kasus Baru Covid 19 di Jabar Tercatat Dinkes, Begini Respons PemprovBupati dan Wali Kota Bogor Bahas Soal Angkot di Depan Menhub, Saling Lempar Handuk?
Menurut Ema, ini memang siklus dari jeratan rentenir, sehingga menangani rentenir tidak bisa cukup dengan Satuan Tugas (Satgas).
“Satgas Anti Rentenir idealnya ada di tiap kecamatan, lebih baik lagi jika bisa hadir di kelurahan dengan kolaborasi dari berbagai lini. Ada akademisi, lembaga keuangan yang back up, media yang terus mencerahkan. Kuncinya masyarakat harus berdaya, kalau tidak, maka akan kembali lagi ke bank emok atau rentenir,” jelasnya.
Ema berharap, acara peresmian KBR ini tak hanya dalam konteks seremonial semata. Ia tak ingin mendengar, sebulan kemudian ternyata masyarakat terjerat rentenir lagi.
“Harus diberikan pelatihan yang baik. Contoh di Kelurahan Sukagalih dan Sukabungah Kecamatan Sukajadi telah berdaya secara ekonomi. Mereka jadi memiliki keterampilan untuk membuat makanan olahan seperti bakso dan nugget,” ujarnya.