JABAR EKSPRES – Komisi III DPRD Kota Bogor menyoroti terkait penanganan pasca bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Bogor. Dalam hal ini dewan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengoptimalkan penggunaan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT).
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto. Menurutnya, Pemkot Bogor harus bisa lebih cepat dan fleksibel untuk menggelontorkan anggaran bagi wilayah khususnya masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor.
Ia mengaku, Komisi III DPRD Kota Bogor telah menggelar rapat bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait belum lama ini.
Baca Juga:Bentrok Geng Motor di Sukabumi Tewaskan MA, 10 Orang Ditetapkan Sebagai TersangkaBejat! Kakek di Kabupaten Bandung Tega Rudapaksa Cucu Sendiri, Korban Masih di Bawah Umur
Dalam kesempatan itu pihaknya menggaris bawahi anggaran BTT yang masih tersisa dengan nilai sekitar Rp16 miliar.
“Tentunya anggaran ini mesti di maksimalkan kaitan dengan pasca bencana. Artinya dana BTT ini anggaran yang bersifat darurat, saya kira jadi catatan, jangan sampai terjadi seperti beberapa bulan lalu yaitu BPBD kehabisan terpal,” paparnya.
Politisi PDIP ini juga mengkritisi langkah Pemkot Bogor terkait kebijakan penyediaan hunian sementara (Huntara) yang sebetulnya perlu intervensi serius bagi para korban yang tempat tinggalnya terdampak bencana.
“Saya rasa itu penting masyarakat membutuhkan percepatan. Berbicara kedepan sampai 2024, tentunya anggaran yang ada bisa dimaksimalkan untuk tiga bulan ke depan,” ucap Iwan.
Selain itu, Ia membeberkan, adanya sejumlah akses jalan warga yang terputus imbas longsor seperti di wilayah Bogor Barat dan mendorong Dinas PUPR Kota Bogor untuk melakukan percepatan membangun turap agar warga bisa kembali mendapat akses jalan yang layak untuk beraktivitas sehari-hari.