JABAR EKSPRES – Anggota Komisi III DPRD Jabar Pepep Saepul Hidayat turut merespon wacana Pemprov Jabar terkait larangan penunggak pajak beli BBM. Pihaknya mendukung dari sisi positif kebijakan, tapi juga perlu memperhatikan kondisi masyarakat yang memang terdesak secara ekonomi.
Menurut Pepep, Bapenda Jabar sendiri juga telah banyak melakukan terobosan terkait pelayanan pajak. Mekanisme pembayaran pajak telah banyak didekatkan pada wajib pajak termasuk aksesnya yang makin dipermudah.
Pepep menyarankan bahwa kebijakan itu butuh sosialisasi yang masif sebelum diberlakukan. Dari pihak DPRD juga bakal meminta penjelasan lebih detail terkait implementasi kebijakan tersebut. “Butuh sosisalisasi yang masif dengan berbagai media dan pendekatan,” tutupnya. (son)