JABAR EKSPRES – Ketua DPRD Kota Bandung, H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh TNI dalam menjaga pemilu damai pada tahun 2024 mendatang.
Salah satunya dengan melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi Pemilu Damai yang digelar TNI dan diikuti seluruh unsur masyarakat dan pemimpin organisasi di Kota Bandung.
“Tentu ini perlu, dan rekan-rekan dari TNI yang sudah menguatkan, sebelumnya dari Polri, untuk membangun komitmen pemilu damai,” ujar Tedy, usai Penandatangan Pakta Integritas dan Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 di Pendopo Kota Bandung pada Senin, 6 November 2023.
BACA JUGA: Hadapi Pesta Demokrasi, Polda Jabar Gelar Deklarasi Pemilu Damai 2024
Dalam kesempatan tersebut, ia bersama Forkompimda Kota Bandung, tokoh masyarakat, organisasi, dan perwakilan partai politik melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi Pemilu Damai.
“Kami bersama rekan-rekan partai politik, terus berkomitmen menjaga pemilu damai,” ujarnya.
Menurut Tedy, pada era digital saat ini hoaks atau berita palsu mudah berseliweran dan menjangkau masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap masyarakat Kota Bandung dapat memilah dan memilih mana informasi atau berita yang benar dan tidak.
Selain itu, Ia mendorong Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya hoaks dan berita palsu.
“Kita berharap seluruh peserta, untuk betul-betul mengendalikan diri dan mengikuti peraturan yang ada, terutama tidak termakan oleh hoaks atau berita palsu,” ucapnya.
BACA JUGA: Jelang Pesta Demokrasi, Polres Metro Depok Lakukan Hal ini Agar Terciptanya “Pemilu Damai 2024”
Disinggung terkait pelaksanaan pemilu dalam beberapa periode sebelumnya yang berjalan lancar dan kondusif, DPRD Kota Bandung akan selalu mendukung tradisi positif yang ada di tengah masyarakat, termasuk menjelang pemilu 2024.
“Tradisi yang positif perlu diteruskan dalam menghadirkan Kota Bandung yang kondusif, termasuk dukungan dari seluruh Forkopimda, tokoh masyarakat maupun partai politik,” ujarnya. (*)
