JABAR EKSPRES – Dalam rangka menjaga akurasi data peserta maupun iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan Cabang Cimahi melakukan rekonsiliasi data bersama dengan Pemerintah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, melalui Dinas Kesehatan, Senin (6/11).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi Cecep Heri Suhendar menyampaikan, kegiatan rekonsiliasi ini rutin dilakukan untuk menyamakan persepsi data tentang penyelenggaraan Program JKN.
Apabila saat rekonsiliasi terdapat perbedaan data, maka dapat dilakukan koreksi berdasarkan kesepakatan hasil dari rekonsiliasi oleh masing-masing pihak. Hasil rekonsiliasi yang berupa data akan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh semua pihak dan akan dilakukan monitoring terhadap hasil koreksi tersebut.
”Kami berkolaborasi bersama Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota setempat dalam pelaksanaannya. Agar pemutakhiran dan keakuratan data dapat tercapai, kegiatan rekonsiliasi perlu dilakukan secara rutin,” terangnya.
”Jika data akurat dan bersih tentu berdampak kepada kepastian pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Dalam hal ini kami sangat butuh dukungan semua pihak. Program JKN ini, suatu mata rantai di ekosistem yang besar, membutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak,” imbuh Cecep.
Lebih lanjut Cecep memberikan ucapan terima kasih atas dukungan serta kontribusi pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah yang berada di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Cimahi dalam pembayaran iuran wajib jaminan kesehatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Mulyati mengatakan pertemuan ini merupakan pertemuan strategis dalam rangka mendukung Program JKN.
Menurutnya, sebagai bagian dari pemerintahan Indonesia yang berada di kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terus mendukung dan menyukseskan kegiatan ini.
”Data yang valid tentunya bisa mempermudah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis, terutama dalam pengambilan kebijakan jaminan kesehatan,” ujarnya.
Dia mengatakan, rekonsiliasi data masih sangat sempit oleh karena itu dia mewanti-wanti agar data yang ada jangan sampai salah sehingga dapat berdampak pada pengambilan kebijakan yang ada.
”Data ini sangat penting, bagi sebuah perencanaan, yang kita iginkan bagaimana bersama-sama menyepakati, mengecek data yang ada, kemudian akan menjadi sebuah data yang valid. Kami berharap kedepan agar sinergi pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan, tetap berjalan dengan baik, untuk menghasilkan output yang baik dan berdampak positif terharap masyarakat,” ucap Mulyati.
