IPDN-BKKBN Berkolaborasi, Bantu Pemerintah Bangun Kependudukan Indonesia

JABAREKSPRES – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)-Kemendagri berkolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk bantu pemerintah dalam pembangunan kependudukan di Indonesia.

Hal ini dilakukan dalam bentuk pelaksanaan Seminar Nasional Aparatur Sipil Negara (ASN) Peduli Kependudukan dengan tema “Optimalisasi Peran ASN dalam Pembangunan Kependudukan menuju Indonesia Emas Tahun 2045”.

Seminar yang dilaksanakan secara luring di Gedung Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang juga disaksikan pula secara daring oleh seluruh praja di IPDN kampus daerah, ASN pemerintah daerah dan BKKBN seluruh Indonesia, Selasa 31 Oktober 2023.

Rektor IPDN, Prof Dr Hadi Prabowo yang turut serta menjadi narasumber kegiatan menyambut antusias pelaksanaan kegiatan ini, karena menurutnya di IPDN sendiri yakni pada Fakultas Perlindungan Masyarakat terdapat program studi kependudukan dan catatan sipil. Sehingga materi yang dibahas dalam kegiatan ini dapat memberikan pemahaman baru yang relevan dengan apa yang diberikan dibangku perkuliahan.

“Masalah kependudukan ini masih menjadi masalah yang tidak terselesaikan, karena hakikat adanya pemerintahan fokus utamanya adalah mengurus penduduk baik itu dalam kerangka pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga maupun di dalam upaya pemerataan keseimbangan antara pendapatan kekayaan penduduk,” ujar Prof Hadi, usai seminar.

Menurut Hadi, Indonesia saat ini menghadapi bonus demografi namun nanti pada tahun 2045 jika tidak dikelola dengan baik, akan menjadi beban masalah negara.

“Kita akan berkutat pada masalah tingkat kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Tahun 2022 kemiskinan di Indonesia mencapai angka 9,23% dan angka pengangguran pada bulan Juli lalu sebesar 5,45%, ini harus dipikirkan. BKKBN harus dapat berpikir secara komprehensif, profesional dan sistimatis, buat road map dan tepat sasaran untuk dapat mengatasi permasalahan kependudukan ini,” papaenya.

Prof Hadi juga menegaskan, bahwa dalam menuju Indonesia Emas Tahun 2045, Indonesia harus fokus untuk menaikan pendapatan perkapita yakni minimal 3 kali pendapatan saat ini yakni sebesar $ 4.580. Hal tersebut kata Prof Hadi, bisa terjadi jika didukung dengan SDM yang berkualitas.

Prof Hadi berharap pelaksanaan seminar nasional ini akan menambah wawasan dan pengetahuan bagi praja. “Materi yang didapat dalam kegiatan ini semoga dapat menjadi bekal pengetahuan yang nantinya diharapkan dapat menghasilkan ide dan inovasi terkait pengelolaan penduduk di masa depan, sehingga dapat mendukung pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” harapnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan